Makalah_Tentang Hak Mogok

Sumber : Arsip Kuliah Hukum Perburuhan oleh Achmad R Hamzah

HAK MOGOK

BAGIAN I

PENDAHULUAN

Persoalan pembangunan sebuah bangsa adalah sebuah bentuk dinamika perkembangan dan pertumbuhan dari setiap sendi-sendi kehidupan masyarakatnya. Sejarah panjang perjalanan peradaban telah membuktikan, bahwa negara manapun akan sangat sulit untuk dapat berkembang tanpa didukung oleh perekonomian yang baik dan ditopang oleh industri yang kuat. Berdasarkan history tersebut maka banyak negara-negara yang dalam proses berkembang memfokuskan pembangunaan di bidang industri, dan indonesia merupakan salah satu negara  yang termasuk di dalamnya.

Pesatnya perkembangan industri di Indonesia membuat pemerintah harus lebih ketat untuk dapat mengawasi dan mengontrol setiap kegiatan industri yang ada, termasuk juga persoalan yang timbul dalam proses produksi pada industri. Pada tahun 2003 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang didalamnya mengatur tentang tugas dan tanggung jawab pekerja maupun tugas dan tanggung jawab pengusaha dalam menjalankan roda perindustrian.

Namun, dalam implementasi yang terjadi dilapangan setelah diberlakukanya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenakerjaan, ternyata tidak serta-merta membuat harmonis hubungan industrial, banyaknya kemudian perselisihan yang timbul dalam hubungan industrial terutama antara pekerja dan pengusaha membuat pemerintah selaku pengawas perekonomian membentuk sebuah badan untuk menangani perselisihan tersebut yang kemudian dikenal denga nama ”Penyelesaiaan Perselisihan Hubungan Industri”, (PPHI). Pada dasarnya perselisihan yang timbul antara pekerja dengan pengusaha lebih disebabkan pada kesenjangan sosial, tidak terpenuhinya kebutuhan hidup pekerja yang disebabkan tidak sesuainya gaji/upah yang diberikan oleh perusahaan yang berpatokan pada Upah Minimum Provinsi ( UMP ) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota ( UMK ), serta Upah Minimum Sektoral (UMS), banyaknya aturan perusahaan yang tidak berpatokan pada aturan perundang-undangan dan bersifat lebih mengekang pekerja, dan tidak kondusifnya wilayah kerja, merupakan beberapa faktor yang dapat menimbulkan perselisihan hubungan industri.

Dalam Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur juga bagaimana proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan salah satunya adalah melalui mekanisme perundingan, namun ketika menempuh proses perundingan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industri  tersebut gagal maka pekerja dapat menggunakan haknya untuk melakukan, mogok kerja. Mogok kerja sendiri dilakukan pekerja sebagai langkah untuk dapat memperbaiki keadaan kerja, dan juga merupakan sebuah hak   dan telah ditetapkan melalui prinsip-prinsip dasar yang mendasari hak ini, dimana diperoleh semua hak lain pada tingkat tertentu, dan yang mengakui bahwa hak mogok adalah salah satu prinsip dimana para pekerja dan serikat buruh mereka dapat mempromosikan dan membela kepentingaan ekonomi dan sosial mereka secara sah (ILO, 1996d, Ayat 473-475). Dan juga diakui bahwa aksi mogok merupakan hak dan bukan sekedar aksi sosial, dan juga telah :

  1. Menjelaskan bahwa hak mogok adalah hak yang dimiliki oleh para pekerja dan organisasi-organisasi mereka ( serikat buruh, federasi, konfederasi serikat buruh ).
  2. Mengurangi jumlah kategori pekerja yang dapat dicabut hak mereka atas hak ini, serta pembatasan-pembatasan hukum atas pelaksanaanya, yang tidak boleh berlebihan.
  3. Menghubungkan pelaksanaan haak mogok dengan tujuan mempromosikan dan membela kepentingan ekonomi dan sosial para pekerja, namun dalam hal ini hak mogok yang dimaksud tidak berkaitan dengan kriteriaa mogok yang bersifat murni politis dari ruang lingkup perlindungan international yang diberikan oleh International Labour Organitation (ILO).
  4. Menetapkan bahwa pelaksanaan hak mogok yang sah tidak boleh mengakibatkan hukuman kepada pekerja yang merugikan daalam hal apapun, yang termasuk diskriminasi anti serikat buruh.

Dalam hal pemogokan yang dilakukan oleh pekerja tidak terlepas juga peran dari serikat buruh yang melakukan pengorganisiran dan penjelasan kepada setiap pekerja mulai tentang tujuan dari aksi pemogokan yang dilakukan, bahwa pemogokan adalah hak pekerja yang diatur dan dilindungi oleh undang-undang selama itu sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang itu sendiri.

Pada makalah ini, akan dibahas beberapa hal seputar dan yang berkaitan dengan hak mogok

BAGIAN II

PEMBAHASAN

A.        Pengertian Hak Mogok

Apa yang dimaksud dengan mogok, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan definisi yang dimuat dalam pasal 1 angka 23 sebagai berikut : “Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan”.

Dari definisi itu, dapat kita ketahui ada 3 (tiga) unsur yang dalam termasuk dalam sebuah pemogokan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni sebagai berikut :

  1. Tindakan pekerja/buruh

Sebuah tindakan baru dapat disebut sebagai mogok apabila dilakukan hanya oleh buruh. Jika dilakukan bukan oleh buruh, misalnya mahasiswa atau ibu rumah tangga, maka tidak dapat disebut sebagai mogok. Jadi jika ada 1.000 (seribu) orang mahasiswa berkumpul di depan gerbang pabrik meneriakkan tuntutan agar Undang-Undang Ketenagakerjaan dihapus maka itu tidak dapat disebut sebagai mogok menurut Undang-Undang. Sebaliknya, jika ada 2 (dua) orang buruh yang menuntut kenaikan upah maka itu disebut sebagai mogok.

  1. Direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama

Pemogokan harus direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama. Maksud dari bersama-sama adalah bahwa pemogokan melibatkan lebuh dari 1 (satu) buruh. Jika hanya ada 1 (satu) orang buruh saja maka tidak dapat disebut mogok. Namun, Jika hanya ada 2 (dua) buruh saja yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan mogok maka itu dapat disebut sebagai mogok walaupun sebenarnya ada 500 (lima ratus) buruh yang bekerja diperusahaan itu. Selain itu, kata bersama-sama ini untuk menjelaskan kondisi buruh yang belum memiliki serikat. Karenanya dapat saja di dalam satu perusahaan yang mempekerjakan 500 (lima ratus) buruh terjadi pemogokan walaupun belum ada serikat buruh. Jadi buruh sebagai pribadi, secara bersama-sama melakukan pemogokan. Namun jika diperusahaan itu sudah berdiri serikat buruh pemogokan itu dapat saja direncanakan dan dilaksanakan oleh serikat buruh yang bersangkutan.

  1. Untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan

Menurut ketentuan undang-undang, “mogok” haruslah untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Jika ada 30 buruh yang menuntut kenaikan upah namun tindakan mereka itu tidak menyebabkan pekejaan terhenti  atau menjadi lebih lambat, maka tindakan tersebut tidak dapat disebut sebagai “mogok”, karena tujuan mogok adalah untuk memaksa majikan mendengarkan dan  menerima tuntutan serikat  buruh, caranya adalah dengan  membuat majikan merasakan akibat dari proses produksi yang terhenti atau melambat.

Sampai di sini jelas bahwa apa yang disebut “mogok” haruslah memenuhi tiga unsur di atas. Jika unsur nomor 2 tidak terpenuhi walaupun nomor 1 dan 3 terpenuhi, maka itu tidak dapat disebut “ mogok”, begitu  pula jika nomor 1 dan 2 terpenuhi tapi nomor 3 tidak atau nomor  2 dan 3 terpenuhi tapi tidak nomor 3. Jadi, jika ada suatu tindakan tapi salah satu hal tidak terpenuhi, maka tindakan itu bukan “mogok” sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang.

Lebih lanjut, definisi pasal 1 di atas  dilengkapi lagi oleh pasal 137, yang menyebutkan bahwa “Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan seccara sah, tertib, dan daamai sebagai akibat gagalnya perundingan”.

Dari pasal 137 ini,  bertambah lagi 2 unsur yang mesti ada dalam sebuah pemogokan. Selain unsur nomor 1, 2 dan 3 di atas, 2 unsur lain yang harus dipenuhi oleh buruh/pekerja ataupun organisasi buruh/pekerja dalam melaksanakan mogok kerja agar aksi mogok kerja dapat dikatakan sah oleh undang-undang, sehingga secara keseluruhan mesti ada 5 unsur yang harus dipenuhi dalam melaksanakan aksi mogok menurut peraturan perundang-undangan. Kedua unsur yang dimaksud yaitu :

  1. Mogok dilakukan secara sah, tertib dan damai

Pasal ini menggaris bawahi bahwa setiap pemogokan yang terjadi harus dilakukan secara sah, tertib dan damai. Maksud “secara sah” adalah bahwa mogok itu mengikuti tata cara, syarat prosedural yang ditentukan menurut undang-undang, sebagaimana dimuat dalam pasal 140.

Maksud “secara tertib dan damai” adalah bahwa pemogokan tidak menempuh cara-cara tidak tertib dan tidak damai. Tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang akan terjadi bila mogok tidak dilakukan “secara tertib dan damai”. Namun dapat diduga, seperti praktek yang kerap terjadi, bahwa mogok tersebut akan mengakibatkan serikat buruh akhirnya harus berhadapan dengan pihak kepolisian.

  1. Mogok sebagai akibat gagalnya perundingan

Pasal ini menekankan bahwa mogok hanya boleh dilakukan sebagai akibat dari 2 situasi, yaitu:

  1. apabila telah dilakukan upaya-upaya perundingan lebih dulu namun gagal menjadi kesepakatan; atau
  2. apabila pihak majikan menolak diajak untuk berunding.

Jadi, jika belum ada perundingan atau belum pernah mengajak majikan berunding, maka tidak boleh ada pemogokan. Serikat buruh harus berunding dulu dengan majikan. Serikat buruh baru boleh menjalankan pemogokan bila perundingan itu gagal. Atau, si majikan menolak diajak berunding walaupun serikat buruh telah memintanya setidaknya 2 kali berturut-turut. Nampaknya,dalam undang-undang penafsirannya dimaksudkan agar mogok kerja dijadikan hanya sebagai alat terakhir serikat buruh dalam menghadapi perselisihan anatara buruh/pekerja dengan perusahaan/majikan

Menjelaskan definisi atas suatu tindakan memang bukan sebuah pekerjaan yang sederhana. Demikian juga dengan tindakan “mogok” yang diatur dalam pasal-pasal undang-undang ketenagakerjaan. Namun, dari definisi ini dapat kita mengerti apa yang menjadi latar belakang pemerintah dalam membuat aturan. Selain itu juga dapat kita ketahui bagaimana cara negara (pemerintah) memandang sebuah pemogokan.

Pada zaman kolonial belanda dulu misalnya, tindakan “mogok” masuk dalam definisi suatu tindakan pidana yang mengganggu keamanan negara. Sehingga, buruh yang melancarkan aksi mogok dianggap sebagai seorang criminal dan dapat dipidana penjara. Hal yang sama dilanjutkan pada era Orde Baru, dimana tindakan mogok dianggap mengganggu “ stabilitas nasional” dan karenanya mesti “diamankan”. Melalui “pendekatan keamanan” pada waktu itu, setiap ada aksi magok buruh pun mesti berhadapan dengan aparat keamanan dari pihak militer maupun kepolisian. Bahkan sebalum mogok pun aparat intelijen sudah diturunkan untuk memata-matai aktifitas buruh, dan secara prevantif membatasi dilakukannya mogok.

Kita pun dapat bertanya: dari definisi yang diberikan pasal 1 dan pasal 137 tenan mogok, apa yang menjadi latar pemikiran si pembuat aturan itu, dan bagaimana negara memandang pemogokan. Pasal 137 menyebut mogok sebagai “hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh”. Kesan yang ditimbulkan dari kalimat ini bahwa pemerintah melindungi mogok sebagai suatu hak. Benarkah demikian? Apakah ini hanya suatu pancingan ilusi saja untuk menutupi apa yang riil?

Definisi yang diberikan pasal 1 tentang mogok jelas menggambarkan suatu kegiatan (actus) secara lebih mendetail dan spesifik. Sementara itu oleh pasal 137, pengertian mogok ditambah lagi meliputi juga unsur procedural dan tata cara. Dengan demikian apa yang seharusnya menjadi unsur procedural pun dimasukkan menjadi bagian dari definisi mogok.

Jadi, menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, definisi mogok meliputi kegiatan (actus) dan juga tata caranya. Apabila ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh para pekerja dan sudah memenuhi tiga hal yang diatur dalam pasal 1 namun luput memenuhi 2 hal yang diatur dalam pasal 137, maka kegiatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai “mogok”. Disinilah kerancuan yang terjadi dalam pengertian mogok menurut undang-undang, yaitu mencampuradukkan pengertian dengan prosedur dan tata cara mogok. Yang pada intinya justru semakin mempersulit pelaksanaan hak mogok.

Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa pemogokan tidak lagi dilihat secara substansial (apa yang menjadi sebab dan alasan mogok), tetapi apakah mogok tersebut sudah memenuhi “tata cara” secara formil. Bisa dikatakan bahwa undang-undang ketenagakerjaan memandang “mogok” dalam kerangka formil belaka. Legalitas hukum suatu pemogokan diutamakan daripada substansi. Karena mengedepankan formalitas, maka apa yang menjadi substansi mogok pun menjadi terlupakan.

Disini, pemerintah/negara nampaknya tidak mau peduli lagi apa yang menjadi substansi pemogokan, dan lebih mengurusi soal tata cara dan prosedural apakah mogok dilakukan sesuai atau tidak sesuai dengan “tata cara” tersebut. Di luar tata cara itu, mogok dianggap sebagai “tidak sah” atau “liar”, dan karenanya tidak berhak mendapat perlindungan negara sebagaimana dalam mogok “sah”. Dengan kata lain negara melihat mogok sebagai urusan antara majikan dan buruh, sementara peran negara hanya sebatas pengawas dan lebih melihat pada fungsi administrasi atas sahnya suatu pemogokan. Negarapun melepaskan tanggung jawabnya dalam masalah hubungan industrial.

B.        Jenis-jenis Mogok

Secara eksplisit, undang-undang Ketenagakerjaan tidak mengenal adanya macam-macam mogok. Nampaknya pemeruntah dalam membuat aturan menganggap sudah cukup definisi mengenai mogok sebagai patokan utama. Namun secara implicit jelas terlihat dari unsur nomor 5 diatas, bahwa pemerintah dalam menmbuat undang-undang menghendaki adanya pemogokkan yang ditujukan pada majikan saja, dan tuntutannya terbatas hanya mengenai persoalan di tempat kerja (ekonomis) belaka.

Diandaikan bahwa pemogokan adalah bagian dari relasi dua pihak saja: buruh-majikan. Persoalan lain di luar tempat kerja, tidak dianggap sebagai bagian dari mogok. Ini berbeda dengan prinsip-prinsip yang umum telah diterima di berbagai negeri modern dan beradab saat ini.

Komite Kebebasan Berserikat ILO (Committee on Freedom of Association) berpendapat bahwa pemogokkan dapat mengambil berbagai bentuk cara tanpa mengenal pembatasan: pemogokkan tiba-tiba, penghentian kerja, pelambatan kerja, pemogokkam rotasi, pemogokkan dengan menduduki tempat kerja, demonstrasi, bekerja hanya mengikuti aturan belaka, bekerja tanpa menggunakan alat, dan lain sebagainya.

Dilihat dari tujuannya, ada 3 jenis pemogokan, yaitu :

  1. pemogokan soal ekonomi

pemogokkan jenis ini hanya berfokus pada masalah-masalah pabrik saja.misalnya tuntutan kenaikan upah, sebesar 10% di dalam pabrik,atau mengenai penghapusan sistem kerja bergilir di dalam pekerjaan agar semua buruh dapat memperoleh jatah lembur. Pemogokkan jenis ini tidak mempermasalahkan soal-soal di luar pabrik. Tujuannya memang hanya terbatas pada kesejahteraan para buruh yang bekerja pada lingkungan pabrik tertentu. dari uraian sebelumnya, kita mengetahui bahwa hanya pemogokkan jenis inilah yang dikenal oleh undang-undang ketenagakerjaan.

  1. pemogokan soal sosial-politik

Pemogokan jenis ini mengajukan tuntutan sosial dan ekonomi yang lebih luas, tidak hanya terbatas di dinding pabrik. Pemogokkan jenis ini menuntut perubahan kebijakan ekonomi-sosial negara, atau kebijakan lain yang mempengaruhi dan berdampak pada hidup buruh. Pemogokkan jenis ini menekankan bahwa buruh adalah bagian dari masyarakat umum. Bahwa serikat buruh hidup dan tumbuh di tengah masyarakat, apa yang menjadi keprihatinan masyarakat disuarakan oleh srikat buruh.

Komite Kebebasan Berserikat ILO (Committee on Freedom of Association)  menjelaskan bahwa tujuan pemogokkan tidak hanya terbatas pada perjuangan untuk menuntut perbaikan kondisi kerja saja (soal ekonomi belaka). Pemogokkan dapat juga mempersoalkan, melancarkan kritik, atau berupaya mencari solusi atas persoalan kebijakan sosial-ekonomi pemerintah, yang secara langsung atau tidak langsung berdampak pada buruh. Jadi, pemogokkan buruh menentang program ekonomi pemerintah yang mendahulukan para konglomerat, misalnya, dapat juga dibenarkan.

Hal senada ditegaskan juga oleh Komite Ahli ILO (ILO Commitee of Experts) yang berpendapat bahwa hak mogok adalah hak esensial bagi buruh dan organisasinya dalam memperjuangkan dan melindungi kepentingan ekonomi dan sosial buruh. Kepentingan-kepentingan ini bukkan hanya berarti memperoleh perbaikan kondisi kerja dan tuntutan kolektif dalam suatu hubungan kerja, tetapi juga termasuk kepentingan buruh  dalam menuntut perbaikan kebijakan sosial dan ekonomi  yang berpengaruh pada kondisi buruh.

  1. pemogokkan solidaritas (sympathy strike)

Pemogokan solidaritas adalah pemogokan yang dilakukan oleh serikat buruh untuk mendukung tuntutan serikat buruh lain dalam berhadapan dengan majikannya. Jadi, pihak yang dihadapi dalam pemogokkan jenis ini adalah majikan dari serikat buruh lain yang didukungnya. Mungkin saja serikat buruh tersebut kecil sehingga perlu dukungan dari serikat buruh lain. Dengan pemogokan solidaritas, hubungan antar serikat buruh diperat dan anggota menjadi merasakan betapa dirinya tidak berjuang sendirian.

Berbeda dari undang-undang ketenegakerjaan, undang-undang No. 22/1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan mengenal dan mengakui adanya pemogokkasn solidaritas. Sayangnya, undang-undang ini dihapus keberlakuannya oleh Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Namun demikian, pemogokkan solidaritas dijamin oleh Konvensi ILO Nomor 87. Karena indonesia sudah meratifikasi konvensi ILO tersebut, maka secara teknis pemogokkan solidaritas mempunyaui dasar hukum keberlakuannya.

Komite Ahli ILO (Commitee of Experts) berpendapat bahwa pemogokkan solidaritas dapat dibenarkan mengingat situasi kondisi dunia sekarang, derasnya arus globalisasi dan perkembangan arah konsentrasi perusahaan. Contohnya, bahwa banyak pabrik perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara, dan akan sangat berguna apabila para buruh dari berbagai tempat atau lokasi pabrik dapat saling mendukung. Ditegaskan oleh mereka bahwa pelanggaran umum atas pemogokkan solidaritas sdapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan.

Membatasi pemogokan hanya pada pemogokan soal ekonomi saja adalah pengingkaran sekaligus pengebirian riwayat perjuangan serikat buruh Indonesia. Dari catatan sejarah dapat kita temukan bahwa serikat buruh Indonesia pada masa penjajahan Belanda tidak segan melakukan pemogokan menentang kebijakan politik kolonial. Riwayat serikat buruh Indonesia juga penuh dengan solidaritas, bahkan termasuk untuk mendukung perjuangan serikat buruh di negara lain. Bahkan bisa dikatakan serikat buruh adalah wahana bagi kaum pergerakan awal untuk “belajar” berorganisasi dalam organisasi sebuah “modern”. Melalui, antara antara lain, aksi-aksi mogok yang mereka lancarkan terhadap perusahaan-perusahaan milik pemerintah kolonial Belanda, serikat buruh memiliki peran untuk bangkitnya semangat nasionalisme di negeri ini, dengan puncaknya adalah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

C.        Prosedur Pelaksanaan Mogok.

Menurut aturan undang-undang ketenagakerjaan, hanya apabila kedua hal itu terpenuhi maka serikat buruh baru boleh merencanan pemogokkan. Setelah itu, maka serikat buruh masih harus melalui serangkaian prosedur agar mogok yang dilakukannya menjadi “sah”. Apa yang menjadi prosedur administratif  itu diatur dalam pasal 140 ayat 1, yang menentukan bahwa sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebalum mogok kerja dilaksanakan, pekaerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan setempat

Jadi, serikat buruh perlu membuat satu surat pernyataan mogok yang kemudian  disampaikan kepada majikan  yang bersangkutan dan Dinas Tenaga Kerja setempat. Menurut pasal 140 ayat 2, ada 4 komponen yang wajib menjadi isi surat, yaitu:

  1. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diadakan mogok kerja;
  2. tempat mogok kerja;
  3. alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan
  4. tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja.

Namun, jika di perusahaan itu belum terdapat serikat buruh, maka surat tersebut ditandatangani oleh perwakilan buruh yang ditunjuk sebgai koordinator dan/atau penanggung jawab mogok. Menurut aturan hukum itu, apabila semua aturan administrasi itu telah terpenuhi maka jadilah mogok itu “sah”.

Ketika serikat buruh telah menjalankan aksi mogok, diperbolehkan untuk mengajak buruh lain untuk mogok kerja pada sat mogok kerja berlangsung. Namun, pasal 138 ayat 1 menyatakan bahwa tindakan demikian harus “dilakukan dengan tidak melanggar hukum.” Sayangnya, apa yang dimaksud dengan “tidak melanggar hukum” tidaklah dijelaskan oleh undang-undang ketenagakerjaan. Hal ini sangat penting karena ketentuan tersebut dapat diartikan secara luas. Bagi serikat buruh, hal ini dapat merugikan, karena beberapa pasal dalam hukum pidana indonesia sangatlah multi-interpretasi, dan dapat ditafsirkan sesuai dengan kepentingan si penafsir itu sendiri.

Lebih lanjut disebutkan dalam passal 138 ayat 2 bahwa buruh yang diajak mogok kerja itu, dapat memenuhi atau tidak memenuhi ajakan tersebut. Mungkin oleh si pembuat undang-undang, pasal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kebebasan pribadi tiap buruh. Persoalannya adalah, apa artinya kebebasan pribadi itu ketika melihat, mengetahui dan mengalami sendiri kenyataan penderitaan rekan kerja.

Komite Kebebasan Berserikat ILO (Commitee on Freedom of Association) berpendapat bahwa pada prinsipnya, syarat-syarat pemogokan haruslah masuk akal dan tidak bersifat membatasi hak mogok itu sendiri. Janganlah syarat-syarat administratif kemudian berubah hakekatnya menjadi ketentuan yang baku dan akibatnya membuat serikat buruh menjadi tidak bisa menjalankan aksi mogok. Lebih lanjut, hak mogok pada prinsipnya juga tidak diperbolehkan untuk ditetapkannya syarat-syarat guna menilai sah tidaknya suatu pemogokan. Adanya syarat yang mewajibkan adanya pemberitahuan lebih dulu untuk melakukan mogok, boleh saja ditetapkan oleh pemerintah, namun syarat ini tidak boleh dipergunakan untuk menghalang-halangi terlaksananya pemogokan.

Persoalan yang timbul kemudian adalah : apakah syarat-syarat pemogokan yang ditetapkan undang-undang ketenagakerjaan seperti di atas, cukup masuk akal dan tidak membatasi hak mogok? jika dilihat kembali 4 komponen yang mesti ada dalam surat pernyataan mogok, maka akan timbul beberapa  persoalan mendasar mengenai penafsiran hak mogok.

Berikut sebagai gambaran dari empat komponen yang harus terdapat dalam surat penyampaian mogok yang menggambarkan bisa terjadi perbedaan penafsiran antara pemerintah sebagai pembuat undang-undang dengan buruh/pekerja ataupun dengan organisasi/serikat buruh yang akan melakukan mogok kerja :

Komponen pertama menyebutkan bahwa serikat buruh harus mencantumkan kapan sebuah mogok dimulai dan kapan akan diakhiri. Harus tercantum hari, tanggal dan jam pemogokan. Apakah ini sungguh dapat dipenuhi oleh serikat buruh? Bagaimana serikat buruh dapat memastikan kapan sebuah pemogokan diakhiri?

Argumen yang kerap diperdengarkan bahwa “serikat buruh indonesia harus belajar disiplin seperti di negara lain, yang dapat mengatur kapan mogok akan diakhiri sehingga dapat mengatur alokasi dana pemogokan.” Dapat mengatur kapan sebuah pemogokan akan berakhir memang baik untuk organisasi serikat. Selain dapat memberikan kepastian kepada anggota, juga dapat mengatur siasat langkah organisasi selanjutnya.

Namun, sampai saat ini belum ada data yang menerangkan bahwa, ada serikat buruh di negara lain yang dapat mengatur kapan sebuah pemogokan akan berakhir. Pengalaman serikat buruh di negara lain justru mengatakan sebaliknya: sangatlah tidak masuk akal mengetahui kapan sebuah pemogokan akan berakhir. Bagaimana jika pengusaha terus menolak berunding? Apakah itu berarti jangka waktu berakhirnya pemogokkan harus diperpanjang? Dan bagaimana jika serikat buruh tidak mencantumkannya? Apakah akan ada akibat hukum dari tindakkan ini?

Komponen kedua menyebutkan bahwa, serikat buruh harus mencantumklan tempat/lokasi pemogokan. Ketika serikat buruh sudah menetapkan untuk mogok, umumnya lokasi pamogokan adalah pabrik. Persoalannya, bagaimana jika lokasi pemogokkan berpindah? Apakah itu berarti mogok menjadi tidak sah?

Komponen keempat menyebutkan bahwa, dalam surat pernyataan mogok harus dicantumkan tanda tangan penanggung jawab pemogokan. Syarat ini dirasakan oleh banyak pengurus serikat buruh sangatlah memberatkan. Karena telah mengetahui terlebih dahulu nama orang yang menjadi penanggung jawab, dapat saja majikan atau pemerintah melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang akhirnya menghalangi terlaksananya aksi mogok. Mangetahui adanya sejumlah persoalan yang tidak terselesaikan seperti di atas, kita pun dapat bertanya: apakah prosedur yang disyaratkan undang-undang ketenagakerjaan bermaksud untuk mengatur atau malah justru menghalangi pemogokan. (Artikel, Corong Demokrasi FSPBI, Maret 2005 ).

Dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,  diatur tata cara agar mogok yang dilakukan oleh buruh/pekerja dapat dikatakan sah atau legal, adapun tata caranya sebagai berikut :

  1. Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan,pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan setempat.
  2. Pemberitahuan yang dimaksud sekurang-kurangnya memuat :
    • Waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja
    • Tempat mogok kerja
    • Alasan, sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja
    • Tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja
  1. Dalam hak mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh, maka pemberitahuan ditandatangani oleh perwakilan pekerja/buruh yang di tunjuk sebagai koordinator  dan atau penanngung jawab mogok kerja.
  1. Jika mogok kerja dilakukan tidak sesuai dengan prosedur tersebut, maka demi menyelamatkan alat produksi dan aset perusahaan, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara :
    • Melarang para pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi kegiatan proses produksi atau
    • Bila dianggap perlu pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi perusahaan

5.   Instansi pemerintahan dan pihak perusahaan yang menerima surat pemberitahuan mogok kerja sebagaimana dimaksud di atas wajib memberikan tanda terima

6. Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenaga kerjaan  wajib menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya pemogokan dengan mempertemukan dan merundingkanya dengan para pihak yang berselisih

7. Jika perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan, maka harus dibuatkan perjanjian bersama yang ditanda-tangani oleh para pihak dan pegawai yang bertanggung jawab dibidang ketenaga kerjaan sebagai saksi.

8.  Dan jika dalam perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, maka pegawai dan instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenaga kerjaan harus menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya mogok kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang.

D.        Akibat Hukum Mogok

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,  cenderung mengutamakan faktor formalitas dari sebuah pemogokkan, dimana negara ditempatkan sebagai “lemabaga administratif belaka” dan semata penegak aturan prosedural atas apa yang disebut sebagai “mogok sah” dan/atau “mogok tidak sah” (mogok liar).konsekuensinya bagi para buruh pelaku mogok adalah ada atau tidak adanya perlindungan hukum dari negara terhadap mereka. Hal-hal inilah yang disebut sebagai “akibat hukum” dari suatu mogok.

Undang-undang ketenagakerjaan secara eksplisit dalam pasal 42 ayat 1 menyebutkan bahwa “Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 dan pasal 140 adalah mogok kerja tidak sah”.

Ini artinya bahwa mogok kerja “tidak sah” dapat terjadi karena

  1. mogok tersebut tidak mengikuti tata cara dan syarat prosedur seperti yang diatur dalam pasal 140
  2. mogok dilakukan oleh kelompok buruh tertentu seperti yang diatur dalam pasal 139

Walaupun sudah jelas mengatur adanya pembedaan atas “mogok sah” dan “mogok tidak sah”, disebutkan dalam pasal 142 ayat 2 bahwa: akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah…akan diatur dengan keputusan menteri.

Untuk itu pada tanggal 31 oktober 2003, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor Kep.232/Men/2003 tentang akibat hukum mogok yang tidak sah, yang pada intinya menyatakan bahwa mogok tidak sah disamakan dengan “mangkir” (pasal 6 ayat (1)). Keputusan Menteri juga memerintahkan majikan untuk melakukan pemanggilan kembali bekerja pada buruh yang mogok sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari secara patut dan tertulis  dalam ayat (2). Bagi buruh yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana di atas maka dianggap mengundurkan diri ayat  (3).

Disamping itu, untuk mogok “tidak sah” sebagaimana diatur dalam pasal 139 undang-undang ketenagakerjaan  di atas, yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia yang berhubungan dengan pekerjaannya tersebut dikualifikasikan sebagai “kesalahan berat”  dalam pasal 7 ayat (2). Sebagaimana diatur dalam 158 ayat (3) undang-undang ketenagakerjan, buruh yang di-PHK karena “kesalahan berat” dianggap tidak berhak atas uang pesangon, dan hanya berhak atas “uang penggantian hak” (separti cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang ke tempat di mana buruh diterima bekerja, penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari pesangon, dan/atau uang penghargaan masa kerja, termasuk hal-hal lain yang ditetapkan dalam PKB).

Undang-undang Ketenagakerjaan pasal 140 ayat (4) selanjutnya juga memberikan kuasa kapada majikan untuk dapat melakukan beberapa tindakan jika terjadi mogok “tidak sah”:

dalam hal mogok kerja dilakukan…[secara tidsak sah] maka demi menyelamatkan alat produksi dan aset perusahaan, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara:

  1. melarang para pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja berada di lokasi kegiatan proses produksi; atau
  2. bila dianggap perlu melarang pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi perusahaan.

Jadi oleh undang-undang ketenagakerjaan, majikan diberi kuasa untuk tidak membiarkan terjadinya mogok di dalam pabrik, dan memilih untuk hanya mempekerjakan beberapa buruh saja yang “diisolasi” dari rekan-rekan buruh mereka yang melakukan mogok. Kemudian, apa-apa saja akibat hukum bagi buruh yang melancarkan aksi mogok yang “sah”? Untuk soal ini, pasal 143 ayat (1) menyebutkan bahwa siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja/buruh dari serikat pekerja/ serikat buruh untuk menggunakan hak mogok yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai.

Jadi, serikat buruh dapat secara bebas menjalankan haknya. Jika terjadi sebaliknya, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai “tindakan pelanggaran kebebasan berserikat”, sebab tindakan mogok adalah bagian dari kebebasan berserikat yang dijamin oleh undang-undang. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh memberikan jaminan atas pelaksanaan kebebasan berserikat. Mereka yang menghalang-halangi serikat buruh dalam menjalankan aksi mogok termasuk melanggar pasal 28 undang-undang tersebut,  yang sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (1) undang-undang tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 28 disebutkan :

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :

  1. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
  2. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
  3. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
  4. Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh

Selain itu, pasal 145 Undang-undang Ketenagakerjaan secara eksplisit juga mengatur bahwa :

”Dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja/buruh berhak mendapatkan upah”.

Jadi, menurut aturan ini, buruh yang melaksanakan aksi “mogok sah” baru akan mendapatkan upah selama mogok apabila memenuhi dua situasi berikut:

  1. tuntutan yang diajukan adalah tuntutan normatif, artinya tuntutan tersebut adalah hak minimal yang sudah ditetapkan oleh hukum; dan
  2. tuntutan normatif tersebut sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha

Berdasarkan hal di atas, timbul beberapa pertanyaan kritis yang menimbulkan kesulitan dalam prakteknya:

  1. di mana rasa keadilan, ketika buruh meski telah melakukan semua prosedural untuk mogok “sah”, tetap saja tidak mendapatkan upahnya semata-mata karena tuntutannya bukan tuntutan normatif (seperti kenaikan upah, uang makan, uang transport, dll. Yang belum ada dalam PKB misalnya).
  2. lalu bagaimana jika ternyata buruh kurang bukti akan pelanggaran majikan (yang biasanya lebih pandai memutarbalikkan fakta, termasuk berkolusi dengan aparat Disnaker dll), apakah buruh tetap tidak bisa mendapatkan upahnya?

Beberapa hal ini sepertinya dibiarkan “bolong” dan diserahkan pada pelaksanaan didalam prakteknya yang digantungkan pada “kekuatan” para pihak yang terlibat untuk memaksa pihak lain beretindak sesuai kemauannya. Dalam kenyataan yang bisa kita lihat sehari-hari, tidak ada buruh yang mendapat upahnya, lepas dari “sah” atau “tidak sah “ tindakan mogok tersebut. Selalu ada saja ruang bagi majikan untuk berkelit dari kewajibannya membayar upah selama mogok.

Dengan kata lain, ketentuan prosedural yang berakibat “sah” atau “tidak sah” sebuah mogok ini memang ditujukan semata-mata untuk membatasi tindakan mogok secara preventif, atau sebelum peristiwa itu terjadi. Dan ketika mogok tetap terjadi, hak-hak buruh dan serikat buruh pun dipangkas melalui jebakan hukum prosedural mogok tersebut. Ini jelas adalah pelanggaran hak serikat buruh yang diakui secara universal di dunia beradab sekarang ini.

Karena undang-undang ketenagakerjaan mengutamakan soal formalitas dalam pemogokan yang menyebabkan adanya dua jenis pemogokan yaitu yang “sah” dan “tidak sah”, maka pertanyaan penting yanmg timbul adalah: apa akibat bagi buruh dengan adanya pembedaan 2 jenis mogok ini? Ketika pemogokkan dibedakan menjadi “sah/tidak sah”, kerugian apa saja yang (mungkin) dapat dirasakan oleh buruh? Pembedaan pemogokkan ini sangatlah krusial, karena memberikan dampak yang berbeda bagi serikat buruh.

Satu akibat yang langsung terpikirkan adalah bahwa majikan cenderung  akan berdalih bahwa mogok yang dilancarkan serikat buruh adalah “mogok tidak sah”, demi untuk menghindari pembayaran upah selama mogok yang diwajibkan oleh undang-undang. Sebaliknya, meski mogok yang dilancarkan oleh serikat buruh adalah “mogok sah”, sebagaimana diinginkan undang-undang, majikan tetap saja bisa menghindar dari kewajibannya membayar upah dengan menuduh bahwa mogok yang terjadi adalah “mogok tidak sah” atau bahwa “tuntutan yang ada tidak normatif” dan bahwa “majikan tidak sungguh-sungguh melanggarnya”.

Akibat kedua yang dapat terjadi adalah: majikan dapat menuduh bahwa mogok yang dilancarkan oleh serikat buruh adalah “mogok tidak sah” dan menuntut balik pengurus serikat buruh untuk membayar kerugian atas terjadinya pemogokan itu. Hal ini sungguh pernah terjadi dalam kenyataan, sebagaimana bisa kita lihat dalam kasus buruh Hotel Shangri-La di Jakarta.

Dalam kasus ini 13 orang pengurus serikat buruh ditambah pengurus serikat afilasinya digugat secara perdata oleh phak perusahaan dengan gugatan “perbuatan melawan hukum” melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena dianggap telah merugikan perusahaan dengan aksi slow-down mereka pada tahun 2001. setelah melalui persidangan yang melelahkan dengan majelis hakim yang tampak sekali tidak fair dan cenderung berpihak pada pihak pengusaha, merekapun dihukum dengan membayar ganti rugi kepada perusahaan yang seluruhnya mencapai lebih 22 milyar rupiah. Proses banding ke Pengadilan Tinggi maupun kasasi ke Mahkamah Agung tidak berhasil mengubah putusan tersebut (Benhil, Vol. 1, April 2004).

Akibat ketiga yang dapat terjadi pada serikat buruh dari adanya pembedaan ini adalah stigma negatif yang berakibat pada semakin rendahnya kepercayaan publik atas kegiatan serikat buruh. Maksudnya, ketika serikat buruh melancarkan aksi mogok, maka secara tidak langsung pemogokan itu mempengaruhi jalannya roda kehidupan masyarakat lain. Misalnya, jalan menjadi macet karena buruh menutup sebagian jalan dalam aksi rally mereka, atau transportasi menjadi sulit karena supir angkutan mogok, atau produksi beberapa barang menjadi terhambat. Ini contoh akibat yang dirasakan masyarakat. Seketika itu juga, yang pertama kali ditanya masyarakat adalah mengenai “sah” atau “tidak sah”-nya mogok yang dilancarkan serikat buruh. Apalagi jika ternyata dalam pemogokan itu terdapat kecelakaan atau menimbulkan kerusakan sarana umum. Walaupun sudah dilaksanakan secara “sah”, masayarakat pasti akan mempertanyakan bahkan menolak perjuangan aksi mogok serikat buruh. Ini akhirnya akan menurunkan kredibilitas kegiatan serikat buruh di mata masyarakat umum.

Kepustakaan

Anonim. 2007. Buletin Corong Demokrasi FSPBI. Makassar.

Anonim. 2008. Koran Rakyat PRP. Jakarta

LBH Makassar. 2002. Pengetahuan Dasar Tentang Hak-Hak Buruh. Makassar: Imaji Design.

TURC. 2005. A.BC. Hak-Hak Serikat Buruh. Jakarta: Trade Union Rights Centre.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: