Makalah_Tindak Pidana Perikanan

Makalah : Tindak Pidana Perikanan

Sumber : Arsip Kuliah Hukum Pidana Khusus oleh Achmad R Hamzah

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A. Latar Belakang

Tidak ada seorangpun yang akan meragukan pernyataan bahwa negeri yang dinamai Indonesia adalah sebuah negeri yang kaya. Sejak ribuan tahun lalu, tanah ini telah menjadi tujuan migrasi dari banyak bangsa-bangsa yang mencari kemakmuran. Bangsa-bangsa dari tanah Hindia, dataran Indocina dan entah dari mana lagi membangun perahu-perahu agar dapat sampai ke tanah impian mereka. Berabad-abad kemudian, Jawadwipa dan Swarnadwipa disebut-sebut dalam berbagai kitab sejarah di banyak negeri asing, dipuji-puji karena kekayaan alamnya.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan terdiri dari 17.508 pulau, garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3,1 juta Km2 (0.3 juta Km2 perairan territorial, 2.8 juta Km2 perairan nusantara) atau 62 % dari luas teritorialnya.

Perairan yang berada di kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang sangat potensial.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya tentunya dengan mengutamakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Wilayah perairan yang sangat luas selain memberikan harapan dan manfaat yang besar, tapi juga membawa konsekuensi dan beberapa permasalahan, antara lain banyaknya sea lane of communication, tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang berlaku di perairan seperti illegal fishing.

Pada tahap inilah peran hukum khususnya hukum pidana  sangat dibutuhkan untuk menjadi media kontrol dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat menggangu stabilitas pengelolaan serta, kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Fungsionalisasi hukum sebagai sarana pengelolaan sumber daya perikanan, disamping sarana-sarana lainnya, memiliki kelebihan yang tidak dimiliki sarana lainnya, yakni sifat mengikat dan/atau memaksa dari hukum itu. Perumusan kaidah-kaidah kebijakan pengelolaan sumber daya peikanan dalam suatu perundang-undangan tidak serta merta menyelesaikan permasalahan yang ada, karena efektivitas hukum tersebut akan sangat tergantung pada sapek operasionalnya. Disinilah peran sanksi yang seringkali dinilai penting dan sangat menentukan untuk tercapainya kepatuhan, terlebih lagi sanksi hukum pidana.

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah dirumuskan sanksi  pidana untuk beberapa jenis perbuatan yang dikatagorikan sebagai tindak pidana perikanan. Efektivitas sistem sanksi pidana dalam  Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kebijakan lingkungan akan sangat dipengaruhi banyak faktor, salah satu diantaranya adalah perumusan kaidah hukumnya itu sendiri.

  1. B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan melebar, maka dalam makalah hukum ini penulis hanya akan melakukan pembahasan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

  1. Undang-undang apa sajakan yang mempunyai relevansi di bidang perikanan ?
  2. Bagaimana unsur-unsur delik atau tindak pidana beserta ancaman pidananya dalam undang-undang tersebut ?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

  1. A. Definisi Hukum Pidana

Dalam kamus hukum karya Sudarsono (1992) diberikan pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.

Dari pengertian diatas dapat dilihat 3 (tiga) unsur utama dalam hukum pidana yaitu :

  1. Mengatur tentang perbuatan kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum
  2. Bahwa perbuatan tersebut dapat berdampak pada terganggunya kepentingan umum.
  3. Bahwa perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana.

Rusli Efendi (1986 : 1) memberikan definisi hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

  1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
  2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
  3. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar tersebut.

Lebih lanjut menurut Simons (PF Lamintang, 1996 : 3) membagi hukum pidana menjadi hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif.

Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, artinya keseluruhan dari larangan dan keharusan yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum telah dikaitkan dengan suatu  penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu penghukuman, dan keseluruhan dari peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat-hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumnya itu sendiri.

Sementara hukum dalam arti subjektif mempunyai dua pengertian, yaitu :

  1. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum.  Yakni hak telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
  2. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.

  1. B. Definisi Dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Pembuat undang-undang kita telah menggunakan perkataan “strafbarfeit” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “strafbarfeit” tersebut.

Lamintang (1996 : 181)  memberikan penjelasan bahwa, perkataan feit itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sementara strafbaar berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah perkataan strafbaar feit itu dapat diterjemahkan sebagai sebagaian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.

R. Abd. Djamali (2005 : 175) menyatakan bahwa, pada dasarnya tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.  Suatu peristiwa hukum hanya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari :

  1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

  1. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).

  1. C. Subjek Hukum Pidana Lingkungan

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Lebih singkat dapat dikatakan bahwa subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban.

Istilah subjek hukum berasal dari terjemahan bahasa belanda rechtsubject atau law of subject (Inggris). Secara umum rechtsubject diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia dan badan hukum.

C.1.  Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana Badan Hukum.

Dalam hukum pidana modern telah terjadi semacam kesepakatan diantara para ahli bahwa badan hukum merupakan subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat pula dimintai pertanggungjwaban secara pidana. Kecenderungan untuk mempertanggungjawabkan dan memidana badan hukum didorong oleh kenyataan bahwa badan hukum merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri, dapat melakukan perbuatan sendiri, terlepas dari para pemilik atau pengurusnya. Dalam hukum pidana positif Indonesia kemungkinan untuk mempertanggungjawabkan badan hukum ini dimulai dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7/Drt/1995 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas mengatur tentang pertanggungjawaban pidana badan hukum dalam pasal 45 dan 46. Penegasan ini mengakhiri perdebatan dan atau keraguan pertanggungjawaban pidana badan hukum dalam tindak pidana lingkungan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup. Oleh karena itu sekarang sudah tidak ada lagi keragu-raguan untuk mempertanggungjawabkan secara pidana terhadap badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana lingkungan.

Meskipun secara yuridis formal telah ada kejelasan untuk mempertanggungjwabakan badan hukum secara pidana, akan tetapi dalam pelaksanaannya akan menemui banyak kendala. Mempertanggungjawabkan badan hukum secara pidana artinya juga harus menyediakan sistem sanksi yang cocok untuk diterapkan terhadap badan hukum. Sanksi tradisional berupa perampasan kemerdekaan menurut sifatnya tidak cocok dengan karakteristik badan hukum itu sendiri. Dilihat secara keseluruhan maka jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum adalah berupa pidana denda dan tindakan tata tertib (R.S Budi Prastowo, 2003)

  1. D. Definisi Hukum Pidana Perikanan

Memberikan definisi hukum pidana perikanan maka akan mengacu pada definisi hukum pidana lingkungan itu sendiri.

RB. Budi Prastowo (2003) memberikan definisi hukum pidana lingkungan sebagai pendayagunaan asas-asas, kelembagaan, sistem, dan sanksi hukum pidana untuk menegakkan norma hukum lingkungan.

Selanjutnya bahwa, mengingat bahwa hukum pidana perikanan adalah “lex specialis” dari hukum pidana lingkungan sebagai “lex generali” maka dapat diberikan definisi hukum pidana perikanan adalah penerapan keseluruhan asas, kelembagaan, sistem dan sanksi hukum pidana untuk menegakkan norma hukum lingkungan di bidang perikanan.

BAB III

PEMBAHASAN

Adapun Undang-undang yang mempunyai relevansi di bidang perikanan adalah sebagai berikut  :

a.      UU No 1 Tahun 1973 Tentang Landas kontinen

b.      UU No 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Ekskulisif Indonesia

c.       UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

  1. A. Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen hanya dikenal tindak pidana kejahatan yaitu :

a)Tidak memenuhi Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4 dan Peraturan Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 8 Undang-undang UU No 1 Tahun 1973 tentang Landas kontinen

A1.    Unsur-unsur Delik Atau Tindak Pidana Beserta Ancaman Pidananya Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen.

a)Pasal 11

  • Barang siapa
  • Yang tidak memenuhi Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4 dan Peraturan Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 8 Undang-undang UU No 1 Tahun 1973 tentang Landas kontinen.
  • Diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

B.      Rumusan Tindak Pidana Dalam UU No 5 Tahun 1983 tentang ZEEI

Dalam Undang-undang No 5 Tahun 1983 Tentang ZEEI dikenal tindak pidana yaitu :

a)     Melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, dan Pasal 7 UU No 5 Tahun 1983 tentang ZEE.

b)     Dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup dan/atau tercemarnya lingkungan hidup dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

c)     Merusak atau memusnahkan barang-barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dengan maksud untuk menghindarkan tindakan-tindakan penyitaan terhadap barang-barang tersebut pada waktu dilakukan pemeriksaan.

B1.   Unsur-unsur Delik Atau Tindak Pidana Beserta Ancaman Pidananya Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang ZEE

a)Pasal 16 (1)

  • Barang siapa
  • Melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, dan Pasal 7 UU No 5 Tahun 1983 tentang ZEE.
  • Dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

b)     Pasal 16 (3)

  • Barangsiapa
  • Dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup dan/atau tercemarnya lingkungan hidup dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia,
  • Diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup.

c)     Pasal 17

  • Barangsiapa
  • Merusak atau memusnahkan barang-barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1),
  • Dengan maksud untuk menghindarkan tindakan-tindakan penyitaan terhadap barang-barang tersebut pada waktu dilakukan pemeriksaan,
  • Dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

C.      Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah dicantumkan beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana (delik) di bidang perikanan. Dalam makalah ini akan dibagi ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu kategori pelanggaran dan kategori kejahatan.

1. Kategori Pelanggaran

a)       Melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

b)       Kesengajaan melakakan perbuatan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

c)        Kealpaan melakukan perbuatan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

d)       Melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

e)       Kesengajaan melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

f)          Membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 31Tahun 2004 Tentang Perikanan.

g)       Mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

h)        Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

i)          Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

j)          Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-undang Nomor 31Tahun 2004 Tentang Perikanan

k)        Berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

l)          Melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 31Tahun 2004 Tentang Perikanan

m)     Pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

2.  Kategori Kejahatan

a)       Kesengajaan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

b)       Kesengajaan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

c)        Kesengajaan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

d)       Kesengajaan melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

e)       Kesengajaan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

f)          Kesengajaan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

g)       Kesengajaan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

h)        Kesengajaan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

i)          Kesengajaan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

j)          Kesengajaan memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

k)        Kesengajaan menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

l)          Kesengajaan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

m)     Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia  melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

n)        Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing  melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

  • o)       Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

C1.   Unsur-unsur Delik Atau Tindak Pidana Beserta Ancaman Pidananya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

  1. 1. Kategori Pelanggaran

a)        Pasal 87 (1)

  • Setiap orang ;
  • yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;
  • merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4),
  • dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).

b)        Pasal 87 (2)

  • Setiap orang ;
  • yang karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;
  • mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4);
  • dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).

c)        Pasal 89

  • Setiap orang ;
  • yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan ;
  • dengan tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3),
  • dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah).

d)        Pasal 90

  • Setiap orang ;
  • yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia ;
  • dengan tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,
  • dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah).

e)        Pasal 95

  • Setiap orang ;
  • yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan
  • dengan tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1),
  • dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000, 00 (enam ratus juta rupiah).

f)          Pasal 96

  • Setiap orang ;
  • yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;
  • dengan tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) ;
  • dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah).

g)        Pasal 97 (1)

  • Nakhoda ;
  • yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan ;
  • yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) ;
  • dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).

h)        Pasal 97 (2)

  • Nakhoda ;
  • yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing ;
  • yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI ;
  • namun membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2),
  • dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).

i)          Pasal 97 (3)

  • Nakhoda ;
  • yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan ;
  • dengan tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3),

Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).

j)           Pasal 98

  • Nakhoda ;
  • yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) ;
  • Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah).

k)        Pasal 99

  • Setiap orang asing ;
  • yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;
  • dengan tidak memiliki izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ;
  • dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).

l)           Pasal 100

  • Setiap orang ;
  • yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ;
  • dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000.000, 00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

  1. 2. Kategori Kejahatan

a)        Pasal 84 (1)

  • Setiap orang ;
  • dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan ;
  • dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan ;
  • yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ;
  • dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000, 00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

b)        Pasal 84 (2)

  • Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal ;
  • dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan ;
  • dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan ;
  • yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ;
  • dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000, 00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

c)         Pasal 84 (3)

  • Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan ;
  • dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan ;
  • dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan ;
  • yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) ;
  • dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah).

d)        Pasal 84 (4)

  • Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan ;
  • dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;
  • menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan ;
  • yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ;
  • dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah).

e)        Pasal 85

  • Setiap orang ;
  • dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan ;
  • yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ;
  • dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah).

f)          Pasal 86 (1)

  • Setiap orang ;
  • dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan
  • Perbuatan tersebut  mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ;
  • dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah).

g)        Pasal 86 (2)

  • Setiap orang ;
  • dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
  • membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) ;
  • dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000, 00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

h)         Pasal 86 (3)

  • Setiap orang
  • dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
  • membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) ;
  • dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000, 00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

i)           Pasal 86 (4)

  • Setiap orang ;
  • dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;
  • menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) ;
  • dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000, 00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

j)           Pasal 88

  • Setiap orang ;
  • dengan sengaja memasukkan, megeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ;
  • dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000, 00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

k)         Pasal 91

  • Setiap orang ;
  • dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan
  • dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1),
  • dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000, 00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

l)           Pasal 92

  • Setiap orang ;
  • dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;
  • melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ;
  • dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000, 00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

m)      Pasal 93 (1)

  • Setiap orang  yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia
  • melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas ;
  • dengan tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) ;
  • dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah).

n)         Pasal 93 (2)

  • Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing ;
  • melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;
  • dengan tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) ;
  • dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000, 00 (dua puluh miliar rupiah).
  • o)        Pasal 94
    • Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;
    • melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) ;
    • dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000, 00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad. 2002. Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis. Jakarta : PT. Gunung Agung.

Djamali, R. Abdul. 2005. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Effendi, Rusli. 1986. Azas-azas Hukum Pidana. Makassar : Leppem-UMI

Lamintang. 1996. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung : PT. Citra Adiya Bakti.

Prastowo, RB. Budi. 2003. Jurnal Pro Justitia. Universitas Katolik Parahyangan

Susilo, R. 1996. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bogor : Politea.

Tutik, Titik Triwulan. 2006. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher.

Ketentuan Kompensasi PHK

Sumber : Arsip Kuliah Hukum Perburuhan oleh Achmad R Hamzah

Ketentuan Kompensasi PHK

No Dalam Hal Kompensasi
1 Mengundurkan diri (kemauan sendiri) Berhak atas UPH
2 Tidak lulus masa percobaan Tidak berhak kompensasi
3 ­Selesainya PKWT­ Tidak Berhak atas Kompensasi
4 ­Pekerja melakukan kesalahan berat Berhak atas UPH
5 Pekerja melakukan Pelanggaran Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerja Bersama, atau Peraturan  Perusahaan 1 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH
6 Pekerja mengajukan PHK karena pelanggaran pengusaha 2 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH
7 Pekerja menerima PHK meski bukan karena kesalahannya Tergantung kesepakatan
8 Pernikahan antar pekerja (jika diatur oleh perusahaan) 1 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH
9 PHK Massal karena perusahaan rugi atau force majeure 1 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH
10 PHK Massal karena Perusahaan melakukan efisiensi. 2 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH
11 ­Peleburan, Penggabungan, perubahan status dan Pekerja tidak mau melanjutkan hubungan kerja 1 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH
12 ­Peleburan, Penggabungan, perubahan status dan Pengusaha tidak mau melanjutkan hubungan kerja 2 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH
13 Perusahaan pailit­ 1 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH
14 ­Pekerja meninggal dunia 2 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH
15 ­Pekerja mangkir 5 hari atau lebih dan telah dipanggil 2 kali secara patut UPH dan Uang pisah
16 Pekerja sakit berkepanjangan atau karena kecelakaan kerja (setelah 12 bulan) 2 kali UP, 2 kali UPMK, dan UPH
17 Pekerja memasuki usia pensiun Sesuai Pasal 167 UU 13/2003
18 ­Pekerja ditahan dan tidak dapat melakukan pekerjaan (setelah 6 bulan) 1 kali UPMK dan UPH
19 Pekerja ditahan dan diputuskan bersalah 1 kali UPMK dan UPH

Makalah_Tentang Hak Mogok

Sumber : Arsip Kuliah Hukum Perburuhan oleh Achmad R Hamzah

HAK MOGOK

BAGIAN I

PENDAHULUAN

Persoalan pembangunan sebuah bangsa adalah sebuah bentuk dinamika perkembangan dan pertumbuhan dari setiap sendi-sendi kehidupan masyarakatnya. Sejarah panjang perjalanan peradaban telah membuktikan, bahwa negara manapun akan sangat sulit untuk dapat berkembang tanpa didukung oleh perekonomian yang baik dan ditopang oleh industri yang kuat. Berdasarkan history tersebut maka banyak negara-negara yang dalam proses berkembang memfokuskan pembangunaan di bidang industri, dan indonesia merupakan salah satu negara  yang termasuk di dalamnya.

Pesatnya perkembangan industri di Indonesia membuat pemerintah harus lebih ketat untuk dapat mengawasi dan mengontrol setiap kegiatan industri yang ada, termasuk juga persoalan yang timbul dalam proses produksi pada industri. Pada tahun 2003 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang didalamnya mengatur tentang tugas dan tanggung jawab pekerja maupun tugas dan tanggung jawab pengusaha dalam menjalankan roda perindustrian.

Namun, dalam implementasi yang terjadi dilapangan setelah diberlakukanya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenakerjaan, ternyata tidak serta-merta membuat harmonis hubungan industrial, banyaknya kemudian perselisihan yang timbul dalam hubungan industrial terutama antara pekerja dan pengusaha membuat pemerintah selaku pengawas perekonomian membentuk sebuah badan untuk menangani perselisihan tersebut yang kemudian dikenal denga nama ”Penyelesaiaan Perselisihan Hubungan Industri”, (PPHI). Pada dasarnya perselisihan yang timbul antara pekerja dengan pengusaha lebih disebabkan pada kesenjangan sosial, tidak terpenuhinya kebutuhan hidup pekerja yang disebabkan tidak sesuainya gaji/upah yang diberikan oleh perusahaan yang berpatokan pada Upah Minimum Provinsi ( UMP ) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota ( UMK ), serta Upah Minimum Sektoral (UMS), banyaknya aturan perusahaan yang tidak berpatokan pada aturan perundang-undangan dan bersifat lebih mengekang pekerja, dan tidak kondusifnya wilayah kerja, merupakan beberapa faktor yang dapat menimbulkan perselisihan hubungan industri.

Dalam Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur juga bagaimana proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan salah satunya adalah melalui mekanisme perundingan, namun ketika menempuh proses perundingan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industri  tersebut gagal maka pekerja dapat menggunakan haknya untuk melakukan, mogok kerja. Mogok kerja sendiri dilakukan pekerja sebagai langkah untuk dapat memperbaiki keadaan kerja, dan juga merupakan sebuah hak   dan telah ditetapkan melalui prinsip-prinsip dasar yang mendasari hak ini, dimana diperoleh semua hak lain pada tingkat tertentu, dan yang mengakui bahwa hak mogok adalah salah satu prinsip dimana para pekerja dan serikat buruh mereka dapat mempromosikan dan membela kepentingaan ekonomi dan sosial mereka secara sah (ILO, 1996d, Ayat 473-475). Dan juga diakui bahwa aksi mogok merupakan hak dan bukan sekedar aksi sosial, dan juga telah :

  1. Menjelaskan bahwa hak mogok adalah hak yang dimiliki oleh para pekerja dan organisasi-organisasi mereka ( serikat buruh, federasi, konfederasi serikat buruh ).
  2. Mengurangi jumlah kategori pekerja yang dapat dicabut hak mereka atas hak ini, serta pembatasan-pembatasan hukum atas pelaksanaanya, yang tidak boleh berlebihan.
  3. Menghubungkan pelaksanaan haak mogok dengan tujuan mempromosikan dan membela kepentingan ekonomi dan sosial para pekerja, namun dalam hal ini hak mogok yang dimaksud tidak berkaitan dengan kriteriaa mogok yang bersifat murni politis dari ruang lingkup perlindungan international yang diberikan oleh International Labour Organitation (ILO).
  4. Menetapkan bahwa pelaksanaan hak mogok yang sah tidak boleh mengakibatkan hukuman kepada pekerja yang merugikan daalam hal apapun, yang termasuk diskriminasi anti serikat buruh.

Dalam hal pemogokan yang dilakukan oleh pekerja tidak terlepas juga peran dari serikat buruh yang melakukan pengorganisiran dan penjelasan kepada setiap pekerja mulai tentang tujuan dari aksi pemogokan yang dilakukan, bahwa pemogokan adalah hak pekerja yang diatur dan dilindungi oleh undang-undang selama itu sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang itu sendiri.

Pada makalah ini, akan dibahas beberapa hal seputar dan yang berkaitan dengan hak mogok

BAGIAN II

PEMBAHASAN

A.        Pengertian Hak Mogok

Apa yang dimaksud dengan mogok, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan definisi yang dimuat dalam pasal 1 angka 23 sebagai berikut : “Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan”.

Dari definisi itu, dapat kita ketahui ada 3 (tiga) unsur yang dalam termasuk dalam sebuah pemogokan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni sebagai berikut :

  1. Tindakan pekerja/buruh

Sebuah tindakan baru dapat disebut sebagai mogok apabila dilakukan hanya oleh buruh. Jika dilakukan bukan oleh buruh, misalnya mahasiswa atau ibu rumah tangga, maka tidak dapat disebut sebagai mogok. Jadi jika ada 1.000 (seribu) orang mahasiswa berkumpul di depan gerbang pabrik meneriakkan tuntutan agar Undang-Undang Ketenagakerjaan dihapus maka itu tidak dapat disebut sebagai mogok menurut Undang-Undang. Sebaliknya, jika ada 2 (dua) orang buruh yang menuntut kenaikan upah maka itu disebut sebagai mogok.

  1. Direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama

Pemogokan harus direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama. Maksud dari bersama-sama adalah bahwa pemogokan melibatkan lebuh dari 1 (satu) buruh. Jika hanya ada 1 (satu) orang buruh saja maka tidak dapat disebut mogok. Namun, Jika hanya ada 2 (dua) buruh saja yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan mogok maka itu dapat disebut sebagai mogok walaupun sebenarnya ada 500 (lima ratus) buruh yang bekerja diperusahaan itu. Selain itu, kata bersama-sama ini untuk menjelaskan kondisi buruh yang belum memiliki serikat. Karenanya dapat saja di dalam satu perusahaan yang mempekerjakan 500 (lima ratus) buruh terjadi pemogokan walaupun belum ada serikat buruh. Jadi buruh sebagai pribadi, secara bersama-sama melakukan pemogokan. Namun jika diperusahaan itu sudah berdiri serikat buruh pemogokan itu dapat saja direncanakan dan dilaksanakan oleh serikat buruh yang bersangkutan.

  1. Untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan

Menurut ketentuan undang-undang, “mogok” haruslah untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Jika ada 30 buruh yang menuntut kenaikan upah namun tindakan mereka itu tidak menyebabkan pekejaan terhenti  atau menjadi lebih lambat, maka tindakan tersebut tidak dapat disebut sebagai “mogok”, karena tujuan mogok adalah untuk memaksa majikan mendengarkan dan  menerima tuntutan serikat  buruh, caranya adalah dengan  membuat majikan merasakan akibat dari proses produksi yang terhenti atau melambat.

Sampai di sini jelas bahwa apa yang disebut “mogok” haruslah memenuhi tiga unsur di atas. Jika unsur nomor 2 tidak terpenuhi walaupun nomor 1 dan 3 terpenuhi, maka itu tidak dapat disebut “ mogok”, begitu  pula jika nomor 1 dan 2 terpenuhi tapi nomor 3 tidak atau nomor  2 dan 3 terpenuhi tapi tidak nomor 3. Jadi, jika ada suatu tindakan tapi salah satu hal tidak terpenuhi, maka tindakan itu bukan “mogok” sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang.

Lebih lanjut, definisi pasal 1 di atas  dilengkapi lagi oleh pasal 137, yang menyebutkan bahwa “Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan seccara sah, tertib, dan daamai sebagai akibat gagalnya perundingan”.

Dari pasal 137 ini,  bertambah lagi 2 unsur yang mesti ada dalam sebuah pemogokan. Selain unsur nomor 1, 2 dan 3 di atas, 2 unsur lain yang harus dipenuhi oleh buruh/pekerja ataupun organisasi buruh/pekerja dalam melaksanakan mogok kerja agar aksi mogok kerja dapat dikatakan sah oleh undang-undang, sehingga secara keseluruhan mesti ada 5 unsur yang harus dipenuhi dalam melaksanakan aksi mogok menurut peraturan perundang-undangan. Kedua unsur yang dimaksud yaitu :

  1. Mogok dilakukan secara sah, tertib dan damai

Pasal ini menggaris bawahi bahwa setiap pemogokan yang terjadi harus dilakukan secara sah, tertib dan damai. Maksud “secara sah” adalah bahwa mogok itu mengikuti tata cara, syarat prosedural yang ditentukan menurut undang-undang, sebagaimana dimuat dalam pasal 140.

Maksud “secara tertib dan damai” adalah bahwa pemogokan tidak menempuh cara-cara tidak tertib dan tidak damai. Tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang akan terjadi bila mogok tidak dilakukan “secara tertib dan damai”. Namun dapat diduga, seperti praktek yang kerap terjadi, bahwa mogok tersebut akan mengakibatkan serikat buruh akhirnya harus berhadapan dengan pihak kepolisian.

  1. Mogok sebagai akibat gagalnya perundingan

Pasal ini menekankan bahwa mogok hanya boleh dilakukan sebagai akibat dari 2 situasi, yaitu:

  1. apabila telah dilakukan upaya-upaya perundingan lebih dulu namun gagal menjadi kesepakatan; atau
  2. apabila pihak majikan menolak diajak untuk berunding.

Jadi, jika belum ada perundingan atau belum pernah mengajak majikan berunding, maka tidak boleh ada pemogokan. Serikat buruh harus berunding dulu dengan majikan. Serikat buruh baru boleh menjalankan pemogokan bila perundingan itu gagal. Atau, si majikan menolak diajak berunding walaupun serikat buruh telah memintanya setidaknya 2 kali berturut-turut. Nampaknya,dalam undang-undang penafsirannya dimaksudkan agar mogok kerja dijadikan hanya sebagai alat terakhir serikat buruh dalam menghadapi perselisihan anatara buruh/pekerja dengan perusahaan/majikan

Menjelaskan definisi atas suatu tindakan memang bukan sebuah pekerjaan yang sederhana. Demikian juga dengan tindakan “mogok” yang diatur dalam pasal-pasal undang-undang ketenagakerjaan. Namun, dari definisi ini dapat kita mengerti apa yang menjadi latar belakang pemerintah dalam membuat aturan. Selain itu juga dapat kita ketahui bagaimana cara negara (pemerintah) memandang sebuah pemogokan.

Pada zaman kolonial belanda dulu misalnya, tindakan “mogok” masuk dalam definisi suatu tindakan pidana yang mengganggu keamanan negara. Sehingga, buruh yang melancarkan aksi mogok dianggap sebagai seorang criminal dan dapat dipidana penjara. Hal yang sama dilanjutkan pada era Orde Baru, dimana tindakan mogok dianggap mengganggu “ stabilitas nasional” dan karenanya mesti “diamankan”. Melalui “pendekatan keamanan” pada waktu itu, setiap ada aksi magok buruh pun mesti berhadapan dengan aparat keamanan dari pihak militer maupun kepolisian. Bahkan sebalum mogok pun aparat intelijen sudah diturunkan untuk memata-matai aktifitas buruh, dan secara prevantif membatasi dilakukannya mogok.

Kita pun dapat bertanya: dari definisi yang diberikan pasal 1 dan pasal 137 tenan mogok, apa yang menjadi latar pemikiran si pembuat aturan itu, dan bagaimana negara memandang pemogokan. Pasal 137 menyebut mogok sebagai “hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh”. Kesan yang ditimbulkan dari kalimat ini bahwa pemerintah melindungi mogok sebagai suatu hak. Benarkah demikian? Apakah ini hanya suatu pancingan ilusi saja untuk menutupi apa yang riil?

Definisi yang diberikan pasal 1 tentang mogok jelas menggambarkan suatu kegiatan (actus) secara lebih mendetail dan spesifik. Sementara itu oleh pasal 137, pengertian mogok ditambah lagi meliputi juga unsur procedural dan tata cara. Dengan demikian apa yang seharusnya menjadi unsur procedural pun dimasukkan menjadi bagian dari definisi mogok.

Jadi, menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, definisi mogok meliputi kegiatan (actus) dan juga tata caranya. Apabila ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh para pekerja dan sudah memenuhi tiga hal yang diatur dalam pasal 1 namun luput memenuhi 2 hal yang diatur dalam pasal 137, maka kegiatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai “mogok”. Disinilah kerancuan yang terjadi dalam pengertian mogok menurut undang-undang, yaitu mencampuradukkan pengertian dengan prosedur dan tata cara mogok. Yang pada intinya justru semakin mempersulit pelaksanaan hak mogok.

Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa pemogokan tidak lagi dilihat secara substansial (apa yang menjadi sebab dan alasan mogok), tetapi apakah mogok tersebut sudah memenuhi “tata cara” secara formil. Bisa dikatakan bahwa undang-undang ketenagakerjaan memandang “mogok” dalam kerangka formil belaka. Legalitas hukum suatu pemogokan diutamakan daripada substansi. Karena mengedepankan formalitas, maka apa yang menjadi substansi mogok pun menjadi terlupakan.

Disini, pemerintah/negara nampaknya tidak mau peduli lagi apa yang menjadi substansi pemogokan, dan lebih mengurusi soal tata cara dan prosedural apakah mogok dilakukan sesuai atau tidak sesuai dengan “tata cara” tersebut. Di luar tata cara itu, mogok dianggap sebagai “tidak sah” atau “liar”, dan karenanya tidak berhak mendapat perlindungan negara sebagaimana dalam mogok “sah”. Dengan kata lain negara melihat mogok sebagai urusan antara majikan dan buruh, sementara peran negara hanya sebatas pengawas dan lebih melihat pada fungsi administrasi atas sahnya suatu pemogokan. Negarapun melepaskan tanggung jawabnya dalam masalah hubungan industrial.

B.        Jenis-jenis Mogok

Secara eksplisit, undang-undang Ketenagakerjaan tidak mengenal adanya macam-macam mogok. Nampaknya pemeruntah dalam membuat aturan menganggap sudah cukup definisi mengenai mogok sebagai patokan utama. Namun secara implicit jelas terlihat dari unsur nomor 5 diatas, bahwa pemerintah dalam menmbuat undang-undang menghendaki adanya pemogokkan yang ditujukan pada majikan saja, dan tuntutannya terbatas hanya mengenai persoalan di tempat kerja (ekonomis) belaka.

Diandaikan bahwa pemogokan adalah bagian dari relasi dua pihak saja: buruh-majikan. Persoalan lain di luar tempat kerja, tidak dianggap sebagai bagian dari mogok. Ini berbeda dengan prinsip-prinsip yang umum telah diterima di berbagai negeri modern dan beradab saat ini.

Komite Kebebasan Berserikat ILO (Committee on Freedom of Association) berpendapat bahwa pemogokkan dapat mengambil berbagai bentuk cara tanpa mengenal pembatasan: pemogokkan tiba-tiba, penghentian kerja, pelambatan kerja, pemogokkam rotasi, pemogokkan dengan menduduki tempat kerja, demonstrasi, bekerja hanya mengikuti aturan belaka, bekerja tanpa menggunakan alat, dan lain sebagainya.

Dilihat dari tujuannya, ada 3 jenis pemogokan, yaitu :

  1. pemogokan soal ekonomi

pemogokkan jenis ini hanya berfokus pada masalah-masalah pabrik saja.misalnya tuntutan kenaikan upah, sebesar 10% di dalam pabrik,atau mengenai penghapusan sistem kerja bergilir di dalam pekerjaan agar semua buruh dapat memperoleh jatah lembur. Pemogokkan jenis ini tidak mempermasalahkan soal-soal di luar pabrik. Tujuannya memang hanya terbatas pada kesejahteraan para buruh yang bekerja pada lingkungan pabrik tertentu. dari uraian sebelumnya, kita mengetahui bahwa hanya pemogokkan jenis inilah yang dikenal oleh undang-undang ketenagakerjaan.

  1. pemogokan soal sosial-politik

Pemogokan jenis ini mengajukan tuntutan sosial dan ekonomi yang lebih luas, tidak hanya terbatas di dinding pabrik. Pemogokkan jenis ini menuntut perubahan kebijakan ekonomi-sosial negara, atau kebijakan lain yang mempengaruhi dan berdampak pada hidup buruh. Pemogokkan jenis ini menekankan bahwa buruh adalah bagian dari masyarakat umum. Bahwa serikat buruh hidup dan tumbuh di tengah masyarakat, apa yang menjadi keprihatinan masyarakat disuarakan oleh srikat buruh.

Komite Kebebasan Berserikat ILO (Committee on Freedom of Association)  menjelaskan bahwa tujuan pemogokkan tidak hanya terbatas pada perjuangan untuk menuntut perbaikan kondisi kerja saja (soal ekonomi belaka). Pemogokkan dapat juga mempersoalkan, melancarkan kritik, atau berupaya mencari solusi atas persoalan kebijakan sosial-ekonomi pemerintah, yang secara langsung atau tidak langsung berdampak pada buruh. Jadi, pemogokkan buruh menentang program ekonomi pemerintah yang mendahulukan para konglomerat, misalnya, dapat juga dibenarkan.

Hal senada ditegaskan juga oleh Komite Ahli ILO (ILO Commitee of Experts) yang berpendapat bahwa hak mogok adalah hak esensial bagi buruh dan organisasinya dalam memperjuangkan dan melindungi kepentingan ekonomi dan sosial buruh. Kepentingan-kepentingan ini bukkan hanya berarti memperoleh perbaikan kondisi kerja dan tuntutan kolektif dalam suatu hubungan kerja, tetapi juga termasuk kepentingan buruh  dalam menuntut perbaikan kebijakan sosial dan ekonomi  yang berpengaruh pada kondisi buruh.

  1. pemogokkan solidaritas (sympathy strike)

Pemogokan solidaritas adalah pemogokan yang dilakukan oleh serikat buruh untuk mendukung tuntutan serikat buruh lain dalam berhadapan dengan majikannya. Jadi, pihak yang dihadapi dalam pemogokkan jenis ini adalah majikan dari serikat buruh lain yang didukungnya. Mungkin saja serikat buruh tersebut kecil sehingga perlu dukungan dari serikat buruh lain. Dengan pemogokan solidaritas, hubungan antar serikat buruh diperat dan anggota menjadi merasakan betapa dirinya tidak berjuang sendirian.

Berbeda dari undang-undang ketenegakerjaan, undang-undang No. 22/1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan mengenal dan mengakui adanya pemogokkasn solidaritas. Sayangnya, undang-undang ini dihapus keberlakuannya oleh Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Namun demikian, pemogokkan solidaritas dijamin oleh Konvensi ILO Nomor 87. Karena indonesia sudah meratifikasi konvensi ILO tersebut, maka secara teknis pemogokkan solidaritas mempunyaui dasar hukum keberlakuannya.

Komite Ahli ILO (Commitee of Experts) berpendapat bahwa pemogokkan solidaritas dapat dibenarkan mengingat situasi kondisi dunia sekarang, derasnya arus globalisasi dan perkembangan arah konsentrasi perusahaan. Contohnya, bahwa banyak pabrik perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara, dan akan sangat berguna apabila para buruh dari berbagai tempat atau lokasi pabrik dapat saling mendukung. Ditegaskan oleh mereka bahwa pelanggaran umum atas pemogokkan solidaritas sdapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan.

Membatasi pemogokan hanya pada pemogokan soal ekonomi saja adalah pengingkaran sekaligus pengebirian riwayat perjuangan serikat buruh Indonesia. Dari catatan sejarah dapat kita temukan bahwa serikat buruh Indonesia pada masa penjajahan Belanda tidak segan melakukan pemogokan menentang kebijakan politik kolonial. Riwayat serikat buruh Indonesia juga penuh dengan solidaritas, bahkan termasuk untuk mendukung perjuangan serikat buruh di negara lain. Bahkan bisa dikatakan serikat buruh adalah wahana bagi kaum pergerakan awal untuk “belajar” berorganisasi dalam organisasi sebuah “modern”. Melalui, antara antara lain, aksi-aksi mogok yang mereka lancarkan terhadap perusahaan-perusahaan milik pemerintah kolonial Belanda, serikat buruh memiliki peran untuk bangkitnya semangat nasionalisme di negeri ini, dengan puncaknya adalah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

C.        Prosedur Pelaksanaan Mogok.

Menurut aturan undang-undang ketenagakerjaan, hanya apabila kedua hal itu terpenuhi maka serikat buruh baru boleh merencanan pemogokkan. Setelah itu, maka serikat buruh masih harus melalui serangkaian prosedur agar mogok yang dilakukannya menjadi “sah”. Apa yang menjadi prosedur administratif  itu diatur dalam pasal 140 ayat 1, yang menentukan bahwa sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebalum mogok kerja dilaksanakan, pekaerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan setempat

Jadi, serikat buruh perlu membuat satu surat pernyataan mogok yang kemudian  disampaikan kepada majikan  yang bersangkutan dan Dinas Tenaga Kerja setempat. Menurut pasal 140 ayat 2, ada 4 komponen yang wajib menjadi isi surat, yaitu:

  1. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diadakan mogok kerja;
  2. tempat mogok kerja;
  3. alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan
  4. tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja.

Namun, jika di perusahaan itu belum terdapat serikat buruh, maka surat tersebut ditandatangani oleh perwakilan buruh yang ditunjuk sebgai koordinator dan/atau penanggung jawab mogok. Menurut aturan hukum itu, apabila semua aturan administrasi itu telah terpenuhi maka jadilah mogok itu “sah”.

Ketika serikat buruh telah menjalankan aksi mogok, diperbolehkan untuk mengajak buruh lain untuk mogok kerja pada sat mogok kerja berlangsung. Namun, pasal 138 ayat 1 menyatakan bahwa tindakan demikian harus “dilakukan dengan tidak melanggar hukum.” Sayangnya, apa yang dimaksud dengan “tidak melanggar hukum” tidaklah dijelaskan oleh undang-undang ketenagakerjaan. Hal ini sangat penting karena ketentuan tersebut dapat diartikan secara luas. Bagi serikat buruh, hal ini dapat merugikan, karena beberapa pasal dalam hukum pidana indonesia sangatlah multi-interpretasi, dan dapat ditafsirkan sesuai dengan kepentingan si penafsir itu sendiri.

Lebih lanjut disebutkan dalam passal 138 ayat 2 bahwa buruh yang diajak mogok kerja itu, dapat memenuhi atau tidak memenuhi ajakan tersebut. Mungkin oleh si pembuat undang-undang, pasal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kebebasan pribadi tiap buruh. Persoalannya adalah, apa artinya kebebasan pribadi itu ketika melihat, mengetahui dan mengalami sendiri kenyataan penderitaan rekan kerja.

Komite Kebebasan Berserikat ILO (Commitee on Freedom of Association) berpendapat bahwa pada prinsipnya, syarat-syarat pemogokan haruslah masuk akal dan tidak bersifat membatasi hak mogok itu sendiri. Janganlah syarat-syarat administratif kemudian berubah hakekatnya menjadi ketentuan yang baku dan akibatnya membuat serikat buruh menjadi tidak bisa menjalankan aksi mogok. Lebih lanjut, hak mogok pada prinsipnya juga tidak diperbolehkan untuk ditetapkannya syarat-syarat guna menilai sah tidaknya suatu pemogokan. Adanya syarat yang mewajibkan adanya pemberitahuan lebih dulu untuk melakukan mogok, boleh saja ditetapkan oleh pemerintah, namun syarat ini tidak boleh dipergunakan untuk menghalang-halangi terlaksananya pemogokan.

Persoalan yang timbul kemudian adalah : apakah syarat-syarat pemogokan yang ditetapkan undang-undang ketenagakerjaan seperti di atas, cukup masuk akal dan tidak membatasi hak mogok? jika dilihat kembali 4 komponen yang mesti ada dalam surat pernyataan mogok, maka akan timbul beberapa  persoalan mendasar mengenai penafsiran hak mogok.

Berikut sebagai gambaran dari empat komponen yang harus terdapat dalam surat penyampaian mogok yang menggambarkan bisa terjadi perbedaan penafsiran antara pemerintah sebagai pembuat undang-undang dengan buruh/pekerja ataupun dengan organisasi/serikat buruh yang akan melakukan mogok kerja :

Komponen pertama menyebutkan bahwa serikat buruh harus mencantumkan kapan sebuah mogok dimulai dan kapan akan diakhiri. Harus tercantum hari, tanggal dan jam pemogokan. Apakah ini sungguh dapat dipenuhi oleh serikat buruh? Bagaimana serikat buruh dapat memastikan kapan sebuah pemogokan diakhiri?

Argumen yang kerap diperdengarkan bahwa “serikat buruh indonesia harus belajar disiplin seperti di negara lain, yang dapat mengatur kapan mogok akan diakhiri sehingga dapat mengatur alokasi dana pemogokan.” Dapat mengatur kapan sebuah pemogokan akan berakhir memang baik untuk organisasi serikat. Selain dapat memberikan kepastian kepada anggota, juga dapat mengatur siasat langkah organisasi selanjutnya.

Namun, sampai saat ini belum ada data yang menerangkan bahwa, ada serikat buruh di negara lain yang dapat mengatur kapan sebuah pemogokan akan berakhir. Pengalaman serikat buruh di negara lain justru mengatakan sebaliknya: sangatlah tidak masuk akal mengetahui kapan sebuah pemogokan akan berakhir. Bagaimana jika pengusaha terus menolak berunding? Apakah itu berarti jangka waktu berakhirnya pemogokkan harus diperpanjang? Dan bagaimana jika serikat buruh tidak mencantumkannya? Apakah akan ada akibat hukum dari tindakkan ini?

Komponen kedua menyebutkan bahwa, serikat buruh harus mencantumklan tempat/lokasi pemogokan. Ketika serikat buruh sudah menetapkan untuk mogok, umumnya lokasi pamogokan adalah pabrik. Persoalannya, bagaimana jika lokasi pemogokkan berpindah? Apakah itu berarti mogok menjadi tidak sah?

Komponen keempat menyebutkan bahwa, dalam surat pernyataan mogok harus dicantumkan tanda tangan penanggung jawab pemogokan. Syarat ini dirasakan oleh banyak pengurus serikat buruh sangatlah memberatkan. Karena telah mengetahui terlebih dahulu nama orang yang menjadi penanggung jawab, dapat saja majikan atau pemerintah melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang akhirnya menghalangi terlaksananya aksi mogok. Mangetahui adanya sejumlah persoalan yang tidak terselesaikan seperti di atas, kita pun dapat bertanya: apakah prosedur yang disyaratkan undang-undang ketenagakerjaan bermaksud untuk mengatur atau malah justru menghalangi pemogokan. (Artikel, Corong Demokrasi FSPBI, Maret 2005 ).

Dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,  diatur tata cara agar mogok yang dilakukan oleh buruh/pekerja dapat dikatakan sah atau legal, adapun tata caranya sebagai berikut :

  1. Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan,pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan setempat.
  2. Pemberitahuan yang dimaksud sekurang-kurangnya memuat :
    • Waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja
    • Tempat mogok kerja
    • Alasan, sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja
    • Tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja
  1. Dalam hak mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh, maka pemberitahuan ditandatangani oleh perwakilan pekerja/buruh yang di tunjuk sebagai koordinator  dan atau penanngung jawab mogok kerja.
  1. Jika mogok kerja dilakukan tidak sesuai dengan prosedur tersebut, maka demi menyelamatkan alat produksi dan aset perusahaan, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara :
    • Melarang para pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi kegiatan proses produksi atau
    • Bila dianggap perlu pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi perusahaan

5.   Instansi pemerintahan dan pihak perusahaan yang menerima surat pemberitahuan mogok kerja sebagaimana dimaksud di atas wajib memberikan tanda terima

6. Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenaga kerjaan  wajib menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya pemogokan dengan mempertemukan dan merundingkanya dengan para pihak yang berselisih

7. Jika perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan, maka harus dibuatkan perjanjian bersama yang ditanda-tangani oleh para pihak dan pegawai yang bertanggung jawab dibidang ketenaga kerjaan sebagai saksi.

8.  Dan jika dalam perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, maka pegawai dan instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenaga kerjaan harus menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya mogok kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang.

D.        Akibat Hukum Mogok

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,  cenderung mengutamakan faktor formalitas dari sebuah pemogokkan, dimana negara ditempatkan sebagai “lemabaga administratif belaka” dan semata penegak aturan prosedural atas apa yang disebut sebagai “mogok sah” dan/atau “mogok tidak sah” (mogok liar).konsekuensinya bagi para buruh pelaku mogok adalah ada atau tidak adanya perlindungan hukum dari negara terhadap mereka. Hal-hal inilah yang disebut sebagai “akibat hukum” dari suatu mogok.

Undang-undang ketenagakerjaan secara eksplisit dalam pasal 42 ayat 1 menyebutkan bahwa “Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 dan pasal 140 adalah mogok kerja tidak sah”.

Ini artinya bahwa mogok kerja “tidak sah” dapat terjadi karena

  1. mogok tersebut tidak mengikuti tata cara dan syarat prosedur seperti yang diatur dalam pasal 140
  2. mogok dilakukan oleh kelompok buruh tertentu seperti yang diatur dalam pasal 139

Walaupun sudah jelas mengatur adanya pembedaan atas “mogok sah” dan “mogok tidak sah”, disebutkan dalam pasal 142 ayat 2 bahwa: akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah…akan diatur dengan keputusan menteri.

Untuk itu pada tanggal 31 oktober 2003, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor Kep.232/Men/2003 tentang akibat hukum mogok yang tidak sah, yang pada intinya menyatakan bahwa mogok tidak sah disamakan dengan “mangkir” (pasal 6 ayat (1)). Keputusan Menteri juga memerintahkan majikan untuk melakukan pemanggilan kembali bekerja pada buruh yang mogok sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari secara patut dan tertulis  dalam ayat (2). Bagi buruh yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana di atas maka dianggap mengundurkan diri ayat  (3).

Disamping itu, untuk mogok “tidak sah” sebagaimana diatur dalam pasal 139 undang-undang ketenagakerjaan  di atas, yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia yang berhubungan dengan pekerjaannya tersebut dikualifikasikan sebagai “kesalahan berat”  dalam pasal 7 ayat (2). Sebagaimana diatur dalam 158 ayat (3) undang-undang ketenagakerjan, buruh yang di-PHK karena “kesalahan berat” dianggap tidak berhak atas uang pesangon, dan hanya berhak atas “uang penggantian hak” (separti cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang ke tempat di mana buruh diterima bekerja, penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari pesangon, dan/atau uang penghargaan masa kerja, termasuk hal-hal lain yang ditetapkan dalam PKB).

Undang-undang Ketenagakerjaan pasal 140 ayat (4) selanjutnya juga memberikan kuasa kapada majikan untuk dapat melakukan beberapa tindakan jika terjadi mogok “tidak sah”:

dalam hal mogok kerja dilakukan…[secara tidsak sah] maka demi menyelamatkan alat produksi dan aset perusahaan, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara:

  1. melarang para pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja berada di lokasi kegiatan proses produksi; atau
  2. bila dianggap perlu melarang pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi perusahaan.

Jadi oleh undang-undang ketenagakerjaan, majikan diberi kuasa untuk tidak membiarkan terjadinya mogok di dalam pabrik, dan memilih untuk hanya mempekerjakan beberapa buruh saja yang “diisolasi” dari rekan-rekan buruh mereka yang melakukan mogok. Kemudian, apa-apa saja akibat hukum bagi buruh yang melancarkan aksi mogok yang “sah”? Untuk soal ini, pasal 143 ayat (1) menyebutkan bahwa siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja/buruh dari serikat pekerja/ serikat buruh untuk menggunakan hak mogok yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai.

Jadi, serikat buruh dapat secara bebas menjalankan haknya. Jika terjadi sebaliknya, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai “tindakan pelanggaran kebebasan berserikat”, sebab tindakan mogok adalah bagian dari kebebasan berserikat yang dijamin oleh undang-undang. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh memberikan jaminan atas pelaksanaan kebebasan berserikat. Mereka yang menghalang-halangi serikat buruh dalam menjalankan aksi mogok termasuk melanggar pasal 28 undang-undang tersebut,  yang sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (1) undang-undang tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 28 disebutkan :

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :

  1. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
  2. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
  3. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
  4. Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh

Selain itu, pasal 145 Undang-undang Ketenagakerjaan secara eksplisit juga mengatur bahwa :

”Dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja/buruh berhak mendapatkan upah”.

Jadi, menurut aturan ini, buruh yang melaksanakan aksi “mogok sah” baru akan mendapatkan upah selama mogok apabila memenuhi dua situasi berikut:

  1. tuntutan yang diajukan adalah tuntutan normatif, artinya tuntutan tersebut adalah hak minimal yang sudah ditetapkan oleh hukum; dan
  2. tuntutan normatif tersebut sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha

Berdasarkan hal di atas, timbul beberapa pertanyaan kritis yang menimbulkan kesulitan dalam prakteknya:

  1. di mana rasa keadilan, ketika buruh meski telah melakukan semua prosedural untuk mogok “sah”, tetap saja tidak mendapatkan upahnya semata-mata karena tuntutannya bukan tuntutan normatif (seperti kenaikan upah, uang makan, uang transport, dll. Yang belum ada dalam PKB misalnya).
  2. lalu bagaimana jika ternyata buruh kurang bukti akan pelanggaran majikan (yang biasanya lebih pandai memutarbalikkan fakta, termasuk berkolusi dengan aparat Disnaker dll), apakah buruh tetap tidak bisa mendapatkan upahnya?

Beberapa hal ini sepertinya dibiarkan “bolong” dan diserahkan pada pelaksanaan didalam prakteknya yang digantungkan pada “kekuatan” para pihak yang terlibat untuk memaksa pihak lain beretindak sesuai kemauannya. Dalam kenyataan yang bisa kita lihat sehari-hari, tidak ada buruh yang mendapat upahnya, lepas dari “sah” atau “tidak sah “ tindakan mogok tersebut. Selalu ada saja ruang bagi majikan untuk berkelit dari kewajibannya membayar upah selama mogok.

Dengan kata lain, ketentuan prosedural yang berakibat “sah” atau “tidak sah” sebuah mogok ini memang ditujukan semata-mata untuk membatasi tindakan mogok secara preventif, atau sebelum peristiwa itu terjadi. Dan ketika mogok tetap terjadi, hak-hak buruh dan serikat buruh pun dipangkas melalui jebakan hukum prosedural mogok tersebut. Ini jelas adalah pelanggaran hak serikat buruh yang diakui secara universal di dunia beradab sekarang ini.

Karena undang-undang ketenagakerjaan mengutamakan soal formalitas dalam pemogokan yang menyebabkan adanya dua jenis pemogokan yaitu yang “sah” dan “tidak sah”, maka pertanyaan penting yanmg timbul adalah: apa akibat bagi buruh dengan adanya pembedaan 2 jenis mogok ini? Ketika pemogokkan dibedakan menjadi “sah/tidak sah”, kerugian apa saja yang (mungkin) dapat dirasakan oleh buruh? Pembedaan pemogokkan ini sangatlah krusial, karena memberikan dampak yang berbeda bagi serikat buruh.

Satu akibat yang langsung terpikirkan adalah bahwa majikan cenderung  akan berdalih bahwa mogok yang dilancarkan serikat buruh adalah “mogok tidak sah”, demi untuk menghindari pembayaran upah selama mogok yang diwajibkan oleh undang-undang. Sebaliknya, meski mogok yang dilancarkan oleh serikat buruh adalah “mogok sah”, sebagaimana diinginkan undang-undang, majikan tetap saja bisa menghindar dari kewajibannya membayar upah dengan menuduh bahwa mogok yang terjadi adalah “mogok tidak sah” atau bahwa “tuntutan yang ada tidak normatif” dan bahwa “majikan tidak sungguh-sungguh melanggarnya”.

Akibat kedua yang dapat terjadi adalah: majikan dapat menuduh bahwa mogok yang dilancarkan oleh serikat buruh adalah “mogok tidak sah” dan menuntut balik pengurus serikat buruh untuk membayar kerugian atas terjadinya pemogokan itu. Hal ini sungguh pernah terjadi dalam kenyataan, sebagaimana bisa kita lihat dalam kasus buruh Hotel Shangri-La di Jakarta.

Dalam kasus ini 13 orang pengurus serikat buruh ditambah pengurus serikat afilasinya digugat secara perdata oleh phak perusahaan dengan gugatan “perbuatan melawan hukum” melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena dianggap telah merugikan perusahaan dengan aksi slow-down mereka pada tahun 2001. setelah melalui persidangan yang melelahkan dengan majelis hakim yang tampak sekali tidak fair dan cenderung berpihak pada pihak pengusaha, merekapun dihukum dengan membayar ganti rugi kepada perusahaan yang seluruhnya mencapai lebih 22 milyar rupiah. Proses banding ke Pengadilan Tinggi maupun kasasi ke Mahkamah Agung tidak berhasil mengubah putusan tersebut (Benhil, Vol. 1, April 2004).

Akibat ketiga yang dapat terjadi pada serikat buruh dari adanya pembedaan ini adalah stigma negatif yang berakibat pada semakin rendahnya kepercayaan publik atas kegiatan serikat buruh. Maksudnya, ketika serikat buruh melancarkan aksi mogok, maka secara tidak langsung pemogokan itu mempengaruhi jalannya roda kehidupan masyarakat lain. Misalnya, jalan menjadi macet karena buruh menutup sebagian jalan dalam aksi rally mereka, atau transportasi menjadi sulit karena supir angkutan mogok, atau produksi beberapa barang menjadi terhambat. Ini contoh akibat yang dirasakan masyarakat. Seketika itu juga, yang pertama kali ditanya masyarakat adalah mengenai “sah” atau “tidak sah”-nya mogok yang dilancarkan serikat buruh. Apalagi jika ternyata dalam pemogokan itu terdapat kecelakaan atau menimbulkan kerusakan sarana umum. Walaupun sudah dilaksanakan secara “sah”, masayarakat pasti akan mempertanyakan bahkan menolak perjuangan aksi mogok serikat buruh. Ini akhirnya akan menurunkan kredibilitas kegiatan serikat buruh di mata masyarakat umum.

Kepustakaan

Anonim. 2007. Buletin Corong Demokrasi FSPBI. Makassar.

Anonim. 2008. Koran Rakyat PRP. Jakarta

LBH Makassar. 2002. Pengetahuan Dasar Tentang Hak-Hak Buruh. Makassar: Imaji Design.

TURC. 2005. A.BC. Hak-Hak Serikat Buruh. Jakarta: Trade Union Rights Centre.

Contoh Gugatan Citizen Law Suit (CLS)_Lapangan Karebosi Makassar (Disadur Dari Bagian Informasi Dan Dokumentasi YLBHI-LBH Makassar )

Gugatan Citizen Law Suit

(Disadur Dari Bagian Informasi Dan Dokumentasi YLBHI-LBH Makassar )

Perihal: Gugatan Citizen Law Suit (Gugatan Warga Negara)

Makassar,10 Desember  2007

Kepada Yang terhormat,

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar

Di-

Makassar

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama                   : Wakiman

Umur                    : 72 Tahun

Pekerjaan           : Swasta

Alamat                 : Jl. Teuku Umar No.15  Makassar

2. Nama                   : St. Diza Rayid Ali

Umur                    : 44 Tahun

Pekerjaan           : Perancang Busana

Alamat                 : Jl.Jenderal Sudirman No.72 Makassar

3. Nama                   : Sugiyono

Umur                     : 27 Tahun

Pekerjaan            : tidak ada

Alamat                  : Jl.Pongtiku 1 Lorong 4 Nomor 14, Makassar

4. Nama                   : Mustafa Dg. Maraka

Umur                    : 35 Tahun

Pekerjaan           : Pedagang Kali Lima

Alamat                 : Jl. Tentara Pelajar Lr.160/13, Makassar

5. Nama                   : Mustari

Umur                    : 35 Tahun

Pekerjaan           : Swasta

Alamat                 : Jl.Beringin Tegal kelurahan Kassi-Kassi, Makassar

Dalam hal ini telah memberikan kuasa dan memilih domisili dan kedudukan hukum di alamat kantor kuasanya yaitu:

—————————————– A. Patra M Zen, SH., LLM. —————————————————————————- Tabrani Abby SH., MHum. ———————————-

—————————————– Nasiruddin Pasigai, SH.,MH. ——————————-

—————————————– Abraham Samad,SH., MH. ———————————-

—————————————– Hamka Hamzah, SH., MH. ———————————–

—————————————– Irwan Muin, SH., MH. —————————————–

—————————————-  Abdul Muttalib, S.H., ——————————————

—————————————– Abdul Azis, S.H., ———————————————–

—————————————– Nuraman Aribe, SH. ——————————————-

—————————————– Sataruddin Tellu, SH. —————————————–

—————————————– Murlianto, SH —————————————————-

—————————————– Zulkifli Hasanuddin, SH ————————————-

—————————————– Haswandy Andy Mas, SH ———————————–

—————————————– Dahlang, S.Ag —————————————————

—————————————– Abdul Kadir Wokanubun, SH ——————————

—————————————– Yohana Pongparante, SH ———————————–

—————————————– Fajriani Langgeng, SH —————————————

—————————————– Andi Istiqlal Assaad, SH ————————————-

Advokat, Pembela Umum dan Asisten Pembela Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Kantor Lembaga Bantuan Hukum Makassar, berkantor di Jalan Macan No. 47 Telp. 0411-871757 Feks: 0411-873239 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2007, selanjutnya disebut sebagai ——————————————————————————————– PARA PENGGUGAT

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

  1. Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah RI Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Cq. Pemerintah Kota Makassar, berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 2 Makassar, selanjutnya disebut ——————————————————————————————————– TERGUGAT I

  1. Negara Republik Indonesia, Cq Pemerintah RI, Cq Pemerintah Propinsi Sulawesi-Selatan, berkantor di Jalan Urip Sumoharjo No.269 Makassar, selanjutnya disebut ———————————————————— TERGUGAT II

  1. Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah RI Cq. Pemerintah Propinsi Sulawesi-Selatan Cq. Pemerintah Kota Makassar Cq. Dinas Tata Bangunan Kota Makassar, berkantor di Jalan Urip Sumoharjo  No.8 Makassar, selanjutnya disebut ————————————————————————— TERGUGAT III

  1. Negara Republik Indonesia Pemerintah RI Cq. Pemerintah Propinsi Sulawesi-Selatan Cq. Pemerintah Kota Makassar Cq. Bappedalda Kota Makassar, berkantor di Jalan  Urip Sumoharjo  No. 8 Makassar, selanjutnya di sebut ———————————————————————————————–TERGUGAT IV

  1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Makassar berkantor di Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar, selanjutnya disebut ————TERGUGAT V

  1. Direktur Utama PT. Tosan Permai Lestari, berkantor di Jalan Cokroaminoto No. 3B Makassar, selanjutnya disebut sebagai —————————- TERGUGAT VI

Adapun dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

  1. I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT

  1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Warga Negara Republik Indonesia, seperti halnya Warga Negara Republik Indonesia yang berstatus sebagai Warga Kota Makassar  yang selama ini menggunakan Karebosi sebagai fasilitas umum, yang berhak atas kepastian hukum yang dijamin dalam Konstitusi  Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Adanya revitalisasi Lapangan Karebosi mengakibatkan hak-hak sebagai warga negara dari PARA PENGGUGAT sebagai Warga Kota Makassar  dan Warga Kota Makassar lainnya mendapatkan ketidakpastian hukum;

  1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Warga Negara Indonesia Republik Indonesia yang berhak atas pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia tanpa diskriminasi. Sebagai warga negara Republik Indonesia, PARA PENGGUGAT juga dijamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusianya seperti tercantum dalam pasal 2 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”

  1. Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia, PARA PENGGUGAT memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan sebagai warga negara, seperti tercantum dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 :

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

  1. Bahwa selanjutnya diketahui TERGUGAT I, II, III, IV dan V sebagai penyelenggara Negara Republik Indonesia adalah pengemban amanat Pembukaan UUD 1945 tersebut di atas untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap warga negara Republik Indonesia, termasuk PARA PENGGUGAT. Hal ini adalah sesuai dengan :
  • Pasal 28 I ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945,

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia  adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

  • Pasal 8 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama   menjadi tanggung jawab Pemerintah.”

  • Pasal 71 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang di atur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”

  1. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, PARA PENGGUGAT, berhak untuk melakukan upaya-upaya hukum mengenai jaminan pemenuhan hak asasi manusia setiap Warga Negara Indonesia, Hal ini sesuai dengan ketentuan:
  • Pasal 100 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

“Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.”

  • Pasal 7 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

“Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional […] atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum Internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.”

  1. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai Warga Negara yang mempunyai hak atas keadilan (acces to justice) sangat berdasar hukum mengajukan gugatan terhadap PARA TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang menyatakan:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

  1. Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan citizen law suit oleh karena gugatan tersebut diakui oleh ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana dinyatakan bahwa:

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”;

  1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan  memahami nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat”;

  1. Bahwa dasar hukum diajukannya gugatan a quo, mohon dipertimbangkan pula peraturan-peraturan di bawah ini, dimana pengadilan memiliki asas-asas yang harus diperhatikan:

a.  Pasal 4 ayat 2 UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang   berbunyi: “ pengadilan dilakukan dengan sedrhana, cepat dan biaya ringan.”.

b.  Pasal 5 ayat (2) UU No.4 Thaun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha  mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah”;

10. Bahwa penduduk Makassar jumlahnya sangat besar yakni melebihi 1,5 juta jiwa dan bila masing-masing secara langsung mengajukan gugatan warga Negara Republik Indonesia akibat Revitalisasi Lapangan Karebosi, maka pengajuan gugatan menjadi tidak sederhana, tidak cepat dan biaya murah sebagaimana menjadi asas dalam Pasal 4 (2) jo. Pasal 5 (2a) UU No.4 tahun 2004 di atas;

11. Bahwa  gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia setiap Warga Negara Republik Indonesia dalam mekanisme gugatan Warga Negara terhadap penyelenggara negara (Citizen Law Suit) merupakan upaya terobosan hukum untuk mengatasi kesulitan teknis di lembaga peradilan dalam upaya penegakan keadilan dan kebenaran bagi seluruh Warga Kota Makassar;

12. Bahwa hak mengajukan gugatan melalui meknisme Citizen Law Suit (CLS) atau actio popularis telah diakui dalam praktik hukum di Indonesia. Hal ini antara lain dapat didilihat dari beberapa gugatan  Citizen Law Suit yang pernah dilakukan antara lain:

  1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah  mengeluarkan Putusan Sela dalam Perkara Gugatan Citizen Law Suit Buruh Migran nomor perkara No.28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pusat oleh Majleis Hakim Andi samsam Nganro, SH. (ketua Majelis Hakim H. Iskandar Tjake, SH dan Ny. Effendy Lotulung, SH (anggota majelis) yang menyatakan dalam pertimbangannya diantaranya menyatakan:
    1. Bahwa dengan mengacu pada landasan yuridis, filosofi dan moral dalam rangka sistem dan doktrin hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam instrument Citizen Suit atau actio popularis, hak mengajukan gugatan bagi Warga Negara  atas nama kepentingan publik adalah tidak harus orang yang mengalami sendiri kerugian secara langsung dan juga tidak memerlukan surat kuasa khusus dari anggota masyarakat yang diwakili.
    2. Bahwa Majelis Hakim menyadari, setiap warga Negara tanpa kecuali mempunyai hak membela kepentingan umum, dengan demikian setiap warga negara atas nama kepentingan umum (on bebalf on the public interest) dapat menggugat negara atau pemerintah atau siapa saja pun yang melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) yang nyata-nyata merugikan kepentingan publik dan kesejahteraan luas (probono publico), hal inipun sesuai dengan hak asasi manusia mengenai acces to justice yaitu akses untuk mendapatkan keadilan apabila negara diam atau tidak melakukan tindakan apapun untuk kepentingan warga negaranya;
    3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Putusan dalam Perkara Gugatan Citizen Law Suit Korban Ujian Nasional Nomor Perkara No.228/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pusat. Dalam putusannya tanggal 21 Mei 2007 Majelis Hakim yang diketuai oleh Andriani Nurdin SH memutuskan megakui gugatan Citizen Law Suit dan menerima gugatan dari PARA PENGGUGAT. Dalam pertimbangannya diantaranya menyatakan:
      1. Bahwa Majelis Hakim menganggap gugatan PARA PENGGUGAT adalah gugatan actio popularis terhadap sebuah kebijakan pemerintah dimana warga Negara  bisa menggugat meskipun tidak ada kerugian langsung dari pengugat.
      2. Bahwa Majelis Hakim menilai PARA TERGUGAT yakni Presiden RI, Wakil Presiden, Menteri Pendidikan Nasional, dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah lalai dalam meningkatkan kualitas guru, sarana dan prasarana pendidikan, dan informasi khususnya didaerah pedesaan. Majelis menilai, PARA TERGUGAT telah melalaikan pasal 28 UUD 1945 tentang hak asasi manusia, UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, “karena pada prakteknya UN menjadi satu-satunya syarat penentu kelulusan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai mata pelajaran lainnya.” Majelis Hakim juga berpendapat bahwa PARA TERGUGAT telah memenuhi unsur melawan hukum karena telah terbukti menimbulkan kerugian materil dan imateril bagi para siswa yang tidak lulus UN;

13. Bahwa dengan adanya pengakuan terhadap terobosan hukum dalam praktik hukum yang pernah dilakukan, maka pengajuan gugatan Citizen Law Suit a quo sudah sepatutnya dapat diterima melalui mekanisme penetapan Majelis Hakim terlebih dahulu.

14. Bahwa berdasarkan alasan dan ketentuan hukum tersebut di atas, maka jelaslah bahwa PARA PENGGUGAT mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan hukum sebagai pihak yang dirugikan atas Revitalisasi Lapangan Karebosi sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama No. 426.23/026/S.PERJA/Ekbang dan No.074/TPL/X/2007 oleh Tergugat I dengan Tergugat VI Tentang Bangun Guna Serah Dalam Rangka Revitalisasi Lapangan Karebosi tertanggal 11 Oktober 2007 yang telah merubah fungsi Lapangan Karebosi sebagai fasilitas umum dengan ini mengajukan gugatan warga negara (citizen law suit) terhadap penyelenggaran Negara dalam atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap PARA TERGUGAT.

II.  URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

15. Bahwa fasilitas umum yang dimasudkan adalah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Baru Kec. Ujung Pandang Kota Makassar dengan luas ± 11 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

  • Selatan berbatasan dengan Jalan Kartini;
  • Barat berbatasan dengan Jalan Kajaolalido;
  • Utara berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani;
  • Timur berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman.

16. Bahwa fasilitas umum yang dimasudkan adalah sebidang tanah yang dikenal dengan Lapangan Karebosi in casu fasilitas olahraga, tempat peringatan hari-hari besar, tenpat berdagang pedagang kaki lima yang tegasnya fasilitas umum yang dimaksud adalah fasilitas yang dipergukan untuk setiap anggota masyarakat atau warga Makassar khususnya dan Sulawesi Selatan umumnya tanpa unsur komersial dan atau privatisasi. Sebuah fasilitas umum yang selama ini dinikmati dan dimanfaatkan secara gratis oleh seluruh warga Sulawesi Selatan umumnya dan warga Kota Makassar khusunya termasuk PARA PENGGUGAT tanpa ada hambatan atau yang menghalangi;

17. Bahwa Revitalisasi Lapangan Karebosi yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama No. 426.23/026/S.PERJA/Ekbang dan No.074/TPL/X/2007 oleh Tergugat I dengan Tergugat VI Tentang Bangun Guna Serah Dalam Rangka Revitalisasi Lapangan Karebosi telah merubah fungsi Lapangan Karebosi dari faslilitas umum menjadi fasilitas komersil.

18. Bahwa berdasarkan sejarah perkembangan Kota Makassar, sejak dahulu hingga sebelum dilakukannya proyek revitalisasi Lapangan Karebosi digunakan sebagai fasilitas umum (public space), lapangan karebosi dipergunakan untuk kepentingan publik (public domain) dengan uraian sebagai berikut:

3.1.           Bahwa Lapangan Karebosi memiliki nilai sejarah dibuktikan dengan tapak-tapak sejarah peninggalan kerajaan kembar Gowa-Tallo. Sebuah areal persawahan, yang disiapkan untuk memenuhi kepentingan politik dalam hubungan dengan kerajaan-kerajaan takluk n. Raja daerah taklukan dan para pengikutunya yang datang menunjukkan kesetiaannya dan ketaatannya kepada raja Gowa-Tallo dan rakyatnya dimana raja daerah taklukan berdiri dekat vandelnya (bendera kerajaaan) yang ditancapkan ke tanah dan berkibar sementara pengawalnya turun ke sawah menanam padi. Jika pada saat kegiatan itu berlangsung turun hujan lebat, baik raja taklukan dan pengawalnya  turun ke sawah  harus terus memenuhi kewajiban mereka  sebagai bukti kesetian (Edward. Poelinggomang,Karebosi Dalam peta Kota Makassar, 2007). Oleh Matthes (1943) penamaan Karebosi proses tersebut di atas kemudian diartikan secara harfiah berarti regen-vosrsten atau  dengan kata lain aan den regen bloodgestelde kare’s of karaeng’s (para kare dan karaeng tetap berdiri tegak dan terbuka pada guyuran hujan);

3.2.           Bahwa pasca perang Makassar antara tahun 1666-1669 dimana pemerintahan Kompeni Belanda lewat VOC (Verenigde Oost-Indie Compagnie) Karebosi dijadikan sebagai lahan kosong antara Benteng Fort Rotterdam dan Fort Vredenberg oleh VOC diberi nama Lapangan Raja (Koninplein). Sesuai dengan perkembangan Kota Makassar saat itu Pemerintah Hindia Belanda kemudian membangun beberapa fasilitas sipil dan militer di sekitar atau sisi Lapangan Karebosi seperti gedung gereja yang kini dikenal dengan Gereja Imanuel, kantor pemerintahan kota yang sekarang dijadikan Museum Kota Makassar yang terletak di Jalan Balaikota, lembaga pemasyarakatan Gedung Pelajar (MULO) yang sekarang ditempati gedung MTC Karebosi dan pengadilan yang kini menjadi Pengadilan Negeri Makassar;

3.3.           Bahwa setelah pemerintahan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Lapangan tepatnya pasca kemerdekaan Republik Indonesia, Karebosi sering dijadikan sebagai tempat kegiatan kenegaraan termasuk pidato pertama Presiden Soekarno di Makassar untuk mensosialisasikan kemerdekaan. Di era Orde Baru Karebosi tidak pernah sepi dari beberapa kegiatan atau even internasional, nasional dan daerah seperti peringatan hari besar nasional dan keagamaan, pameran pembangunan dan lain sebagainya;

3.4.           Bahwa selanjutnya Karebosi kembali dipilih oleh mahasiswa, cendikiawan, dan tokoh masyarakat sebagai titik utama demonstrasi 20 Mei 1998 yang kemudian melahirkan Reformasi. Beberapa fakta historis dan peristiwa tersebut di atas yang menjadikan Lapangan Karebosi sebagai icon sejarah dan land mark Makassar menjadi tak terbantahkan.

19. Bahwa sampai sekarang  PARA PENGGUGAT tetap pada sikap semula bahwa lapangan Karebosi adalah fasilitas publik. Pengakuan PARA PENGGUGAT telah di perkuat oleh pengakuan atau kesaksian para pemangku adat di Makassar, para keturunan Raja-Raja Gowa dan Tallo, Para Penulis di Makassar, Para sejarawan  dan bahkan TERGUGAT I Bapak Ilham Arif Sirajuddin dalam wawancara khusus di Harian Fajar terbitan hari Jumat Tanggal 19 Oktober 2007 dan Berita Kota Makassar 19 Oktober 2007 yang secara tegas menyatakan bahwa lapangan Karebosi adalah public space, pengakuan TERGUGAT I tersebut juga terdapat di harian halaman 1;

20. Bahwa beberapa kalangan telah memberikan pendapat tentang pelaksanaan revitalisasi Lapangan Karebosi antara lain kalangan akademisi dan pengamat sosial budaya yang menyatakan bahwa revitalisasi Lapangan Karebosi yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT akan merubah fungsi Lapangah Karebosi sebagai ruang publik (public space) dan menghilangkan makna historis Lapangan Karebosi (historic site). Beberapa pendapat tersebut ternyata tidak merubah cara pandang dan tindakan TERGUGAT I, pendapat-pendapat tersebut dianggap layaknya “anjing menggonggong kafilah berlalu” ;

21. Bahwa sekalipun TERGUGAT I berdalih telah melakukan sosialisasi pelaksanan Revitalisasi Lapangan Karebosi, namun PARA PENGGUGAT dan Warga Kota Makassar lainya tetap menolak. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya aksi protes pelaksanaan Revitalisasi Lapangan Karebosi dari beberapa kalangan dan kelompok masyarakat bahkan beberapa diantaranya berujung pada bentrokan antara warga dengan pelaksana proyek revitalisasi dan atau antara warga dengan aparat kepolisian;

22. Bahwa proses awal pelaksanan revitalisasi tidak dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publiK. Hal ini kemudian membuat warga Kota Makassar bertanya-tanya, kenapa dengan pelaksanaan Revitalisasi, Lapangan Karebosi beralihfungsi menjadi ruang komersil lewat Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah TERGUAT I dengan TERGUGAT VI. Padahal ruang publik tidak bisa dialihfungsikan, penataan atau revitalisasi hanya bisa dilakukan berdasarkan persetujuan legislatif dan pembiayaannya menggunakan dana APBN atau APBD. Termasuk fakta yang menunjukkan bahwa tender pelaksanaan revitalisasi Lapangan Karebosi dilakukan tanpa melalui tender secara terbuka hingga terjadinya Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah dengan TERGUGAT VI.

23. Bahwa Revitalisasi Lapangan Karebosi sebagai salah satu bentuk perubahan lingkungan dan ruang dalam pelaksanaannya dilakukan tanpa melibatkan warga Kota Makassar atau setidak-tidaknya mendapat persetujuan dari DPRD Kota Makassar. Persetujuan TERGUGAT I dengan TERGUGAT V menyalahi prosedur karena hanya berdasarkan rekomendasi dari pertemuan dengan Komisi C DPRD Kota Makassar belum dibahas melalui rapat parpurna DPRD Kota Makassar. Faktanya kemudian beberapa fraksi DPRD Kota Makassar belum menentukan sikap dan belum pernah dilibatkan dalam pembahasan revitalisasi Lapangan Karebosi bahkan mendesak untuk dibentuk Pansus sebagaimana yang termuat dalam Harian Berita Kota Makasar 31 Oktober 2007 dan Harian Fajar 1 November 2007.

24. Bahwa kekhawatiran Warga Makassar tentang beralihnya fungsi Lapangan Karebosi dari fasilitas umum menjadi fasilitas komersil pada pelaksanaan revitalisasi Lapangan Karebosi yang dilakukan oleh Tegugat I dan VI terbukti dengan beredarnya brosur yang menawarkan 800 gerai atau kios mall bawah tanah yang akan dibangun oleh TERGUGAT VI. Gerai-gerai atau kios-kios tersebut bisa menjadi hak milik para pembeli sebagaimana termuat dalam berita Harian Kompas 19 November 2007. Fakta ini bersesuaian dengan Pasal 9 ayat (3) poin d Perjanjian Kejasama Bangun Guna Serah antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT VI yang berbunyi:

“Pihak Kedua dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengelolaan/penggunaan/penjaminan/pangagunan atas area dimaksud…”;

25. Bahwa sejak dilakukan revitalisasi Lapangan Karebosi hingga selesai nantinya PARA PENGGUGAT dan warga Kota Makassar lainnya telah kehilangan haknya menggunakan Lapangan karebosi sebagai fasilitas publik antara lain:

  1. Bahwa PARA PENGGUGAT dan Warga Kota Makassar lainnya tidak bisa lagi menikmati Lapangan Karebosi sebagai sarana olahraga setiap saat secara bebas dan gratis.
  2. Bahwa PARA PENGGUGAT dan dan warga masyarakat lainnya yang berprofesi sebagai pedagang kali lima (PKL) akan kehilangan mata pencaharian atau setidak-tidaknya kehilangan tempat untuk berdagang.

26. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dengan melakukan revitalisasi Lapangan Karebosi dengan alasan bahwa Lapangan Karebosi sering mengalami kebanjiran  di saat musim hujan sangat tidak beralasan. Bahkan sebaliknya Lapangan Karebosi selama ini telah menjadi ruang terbuka hijau dan kawasan resapan air utama Kota Makassar. Tapi dengan pelaksanaan revitalisasi dimaksud dengan cara menimbun atau menguruk tanah dengan ketinggian 2 meter berpotensi menjadi penyebab banjir di masa yang akan datang;

27. Bahwa revitalisasi lapangan karebosi telah terjadi pengalihan fungsi Lapangan Karebosi dari fungsi semula sebagai tata hijau dan resapan air menjadi fungsi komersil dengan pertokoan bawah tanah (under ground) seluas 60% dan lahan parkir 40% sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah antara TERGUGAT I dan TERGUGAT VI;

28. Bahwa proyek Revitalisasi Lapangan Karebosi yang sementara berlangsung tidak memiliki dokemen seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB),Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) UP/UKL dan AMDAL Lalu Lintas. Fakta ini didasarkan pada hasil temuan pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar dalam peninjuan pada proyek pengerjaan Revitalisasi Lapangan Karebosi sebagimana termuat di harian Umum Sinar Indonesia tanggal 29 Oktober 2007;

29. Bahwa Analisis Menganai Dampak Lingkungan (AMDAL) Revitalisasi Lapangan Karebosi tidak jelas. Padahal Revitalisasi in litis merupakan Usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup karena dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya. Adapun AMDAL No. 669/788/DP LHK/VII/2007 diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur sebagimana diatur dalam PP No. 27 TAHUN 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup .

30. Bahwa Revitalisasi Lapangan Karebosi yang dilakakukan seperti yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah standar penataan ruang dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar karena akan mengurangi standar kualitas lingkungan dan atau tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sedangkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.503/2615/IMB/KPAP/2007 yang diterbitkan oleh TERGUGAT III tidak sesuai dengan ketentuan UU No.28 Tahun 2002 Tentang Banguan Gedung PP No.36 Tahun 2005 Tentang Peraturan pelaksanaan UU No.28 tahun 2002 Tentang Banguan Gedung.

III. SIFAT MELAWAN HUKUM

A. SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

31. Bahwa kedudukan TERGUGAT I, II, III, IV dan V dalam menjalankan pemerintahan di negara terikat dengan ketentuan Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik, Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah  dan peraturan perundang-udangan lain yang berlaku di Indonesia;

32. Bahwa Tergugat I dan II dinyatakan secara tegas dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 yang berbumyi:

“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai pemerintah daerah  provinsi, kabupaten dan kota  dipilih secara demokratis”

33. Bahwa Tergugat V dinyatakan secara tegas dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbumyi:

“Pemerintahan  daerah Provinsi, daerah kabupaten dan kota memilik Dewan  perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”

34. Bahwa Pemerintah Kota Makassar telah nyata-nyata merugikan hak publik PARA PENGGUGAT sehingga PARA PENGGUGAT menempatkan sebagai TERGUGAT I, Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan berwenang memberi izin tata ruang terhadap Lapangan Karebosi namun tidak menegur (pembiaran) sehingga PARA PENGGUGAT menempatkan sebagai Tergugat II,  Dinas Tata Bangunan secara tehnis membidangi tata ruang dan perijinan  (IMB) sehingga Penggugat menempatkan sebagai TERGUGAT III, Bappedalda sebagai instansi yang menerbitkan AMDAL Lapangan Karebosi sehingga PARA PENGGUGAT menempatkan sebagai Tergugat IV, DPRD Kota Makassar sebagai lembaga Pengawas eksekutif tidak menghalangi/mencegah program Pemerintah Kota sehingga PARA PENGGUGAT menempatkan sebagai TERGUGAT V, PT. Tosan Permai Lestari ditetapkan oleh PARA PENGGUGAT sebagai TERGUGAT VI karena PT. Tosan Permai Lestari telah memberikan dukungan dan bahkan memperoleh keuntungan dari hak publik PARA PENGGUGAT tersebut;

35. Bahwa tindakan TERGUGAT I dengan melakukan Perjanjian Kerjasama Tentang Bangun Guna Serah dengan TERGUGAT VI telah melakukan perbuatan melawan hukum karena TERGUGAT I tidak memiliki alas hak atas tanah yang dikenal dengan nama Lapangan Karebosi. Sementara TERGUGAT I melakukan tindakan hukum dalam bentuk Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah kepada TERGUGAT VI karena status tanah Lapangan Karebosi yang menjadi obyek belum menjadi milik daerah (asset daerah) Pemerintah Kota Makassar berdasarkan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri No.17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Taknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

36. Bahwa Tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT VI melakukan revitalisasi sebagimana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah menyalahi syarat pelaksanaan Bangun Guna Serah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri No.17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Barang Milik Daerah karena telah menyalahi syarat dan peruntukan dari fasilitas untuk kepentingan umum menjadi fasilitas bisnis yang dikomersialisasikan.  Dalam Pasal 27 ayat 1 Permendagri No.17 Tahun 2007 disebutkan bahwa:

Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dapat dilaksanakan dengan persayaratan sebagi berikut:

  1. a. Pengguna Barang (Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Negara/daerah) memerlukan bangunan fasilitas  bagi penyelenggaraan  pemerintahan Negara/daerah untuk kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
  2. b. Tidak tersedia danadalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/daerah untuk penyrdiaan bangunan dan fasilitas dimaksud.

37. Bahwa Tindakan TERGUGAT I dengan melakukan Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah dilakukan langsung dengan TERGUGAT VI dan tanpa melalui proses tender atau lelang. Fakta ini bertentangan dengan Pasal 41  Permendagri No.17 Tahun 2007 yang berbunyi:

“ Penetapan mitra Bnagun Guna Serah dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat”.

38. Bahwa revitalisasi Lapangan Karebosi yang secara faktuil telah menghilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi fungsi Lapangan Karebosi sebagai fasilitas umum. Tindakan ini betentangan dengan Pasal 7 ayat (3) UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa:

“ Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

39. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT dengan melakukan Revitalisasi Lapangan Karebosi dalam pelaksanaanya telah lalai dalam persyaratan pemanfaatan ruang wilayah dimana dengan kebijakan revitalisasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I akan mengurangi standar kualitas lingkungan dan atau tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sebuah pemanfaatan ruang dilaksanakan harus sesuai Pasal 34 ayat (4) UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang berbunyi:

“ Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan: a. standar pelayanan minimal bidang penataan ruang; b. standar kualitas lingkungan; dan c. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup”.

40. Bahwa Revitalisasi Lapangan karebosi merupakan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan, untuk itu  harus meliliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) yang merupakan tanggungjawab dari TERGUGAT II dan TERGUGAT IV karena Revitalisasi Lapangan Karebosi terkait dengan Pasal 3 ayat (1) poin d PP No. 27 TAHUN 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yakni:

Usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi : proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya”

41. Bahwa kegiatan Revitalisasi Lapangan Karebosi yang dilakukan PARA TERGUGAT dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL). Padahal sudah menjadi sebuah keharusan setiap usaha pembangunan yang akan berdampak besar dilengkapi dengan AMDAL terlebih dahulu sebelum izin membangun sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997  Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:

“Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup”.

42. Bahwa TERGUGAT II TERGUGAT IV yang memiliki otoritas dalam penerbitan AMDAL yang dalam Revitalisasi Lapangan Karebosi menjadi kabur dan tidak jelas perannya sebagimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) PP No. 27 TAHUN 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Pihak TERGUGAT I tidak pernah menegaskan bahwa pelaksanaan Revitalisasi in litis telah memiliki AMDAL dan peran TERGUGAT II. Padahal dalam ketentuan dimaksud jelas bunyinya bahwa:

Analisis dampak lingkungan hidup,rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup, diajukan oleh pemrakarsa kepada:

  1. a. di tingkat pusat : Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan melalui komisi penilai pusat;
  2. b. di tingkat daerah : Gubernur melalui komisi penilai daerah tingkat I.

43. Bahwa Tergugat II telah lalai dalam pelaksanan Revitalisasi Lapangan Karebosi terutama yang terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam melakukan pembinaan dan dan pengawasan penataan ruang sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal Pasal 10 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang menegaskan bahwa:

Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota”;

44. Bahwa dengan fakta itu juga tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT III tersebut telah bertentangan dengan Misi Kawasan Pusat Kota Makassar sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a  PERDA  Kota Makassar No.6 Tahun 2006 Tetang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2005 – 2015 yang berbunyi:

“Misi Kawasan Pusat Kota adalah menjadikan kawasan pusat Kota sebagai kawasan dengan kualitas standar pelayanan yang lebih baik kepada lingkungan dan masyarakatnya, dengan mendorong aktivitas pembangunan fisik berkembang secara vertikal dan pengelolaan lingkungan yang lebih terkendali”.

45. Bahwa Perbuatan TERGUGAT I berdampak pada izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan atas Revitalisasi Lapangan Karebosi sebagiman diatus dalam Pasal 37 ayat (3) UU No. 26 Tahun 2007 yang berbunyi:

“Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/ataudiperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum”.

46. Bahwa Perbuatan-Perbuatan PARA TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 KUHPerdata.

Pasal 1365 KUHPerdata:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Pasal 1366 KUHPerdata:

Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya“.

Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata:

“Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawah-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”.

Beberapa point di atas adalah bukti dan dasar hukum yang jelas dan tegas yang menegaskan bahwa perbuatan PARA TERGUGAT telah melanggar hak-hak Warga Negara Republik Indonesia khususnya warga Kota Makassar.

HAK-HAK ASASI MANUSIA YANG TELAH DILANGGAR

47. Bahwa masyarakat luas, baik yang menjadi korban langsung  maupun yang secara tidak langsung terkena dampak dari kebijakan Revitalisasi Karebosi tersebut memiliki hak asasi yang sama sekali tidak boleh dilanggar. Hak asasi Manusia ini juga telah menjadi hak konstitusional rakyat Indonesia, yang jika dilanggar berarti juga telah melanggar konstitusi. Hak-hak ini antara lain ditegaskan dalam:

Pasal 22 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia:

“Setiap orang, sebagai warga masyarakat berhak atas jaminan social dan berhak akan terlaksananya hak hak ekonomi, social dan budaya yang dapat diperlukan  untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usahan nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumberdaya setiap negara”

Pasal 23 ayat (1) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia:

“Setiap orang berhak atas pekerjaan, memilih pekerjaaan, berhak atas syarat-sayarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran”.

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945:

”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

48. Bahwa selain itu Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM juga menjamin hak-hak asasi manusia ini, antara lain:

Pasal 9 ayat (3) UU HAM

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Pasal 15 UU HAM:

“Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

Pasal 35 UU HAM:

”Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”

Pasal 41 ayat (1) UU HAM:

“ Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.”

B. KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB HUKUM PARA TERGUGAT

49. Bahwa sementara itu, PARA TERGUGAT sebagai Pemerintah memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan  HAM. Kewajiban dan tanggung jawab ini tidak hanya amanat undang-undang tetapi bahkan merupakan amanat konstitusi.

a. Kewajiban konstitusional PARA TERGUGAT:

Pasal 28I ayat (4) UUD 1945:

”Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi  manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Pasal 34 ayat (3) UUD 1945:

“Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan  fasilitas pelayanan umum yang layak.”

b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia meletakkan tanggungjawab kepada PARA TERGUGAT yakni:

Pasal 8 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama   menjadi tanggungjawab pemerintah.”

Pasal 69 ayat (2) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM:

“Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung  jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya.”

Pasal 71 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM:

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan,   dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hokum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.”

c. Berdasarkan UU No 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), sebagai negara peserta Kovenan, negara Indonesia yang dijalankan oleh PARA TERGUGAT juga memiliki kewajiban hukum untuk  melaksanakan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kovenan tersebut.

Pasal 2 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial  dan   Budaya (Kovenan EKOSOB):

“Negara Pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak hak yang   diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.”

Pasal 6 ayat (1) Kovenan EKOSOB:

“Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini”.

Pasal 9 Kovenan EKOSOB:

“Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial,  termasuk asuransi sosial.”

d. UU No.26 Tahun 2007 Tentang  Penataan Ruang terutama yang terkait dengan hak setiap orang

Pasal 60 huruf d dan  UU No.26 Tahun 2007:

“ Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya”;

Pasal 60 huruf e dan  UU No.26 Tahun 2007:

“ Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang”;

Pasal 66 UU No.26 Tahun 2007:

“Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat   mengajukan gugatan melalui pengadilan”.

50. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT selaku warga Negara sangat beralasan hukum untuk mengajukan gugatan Citizen law suit, dimana hak-hak PARA PENGGUGAT yang seharusnya menjadi kewajiban negara untuk menjaga dan melindungi malah merubah atau mengalih fungsikan dari fasilitas umum menjadi milik pebisnis (dikomersilkan).

51.  Bahwa dengan demikian tindakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I telah bertentangn dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (the general principles of good administration).

  1. Asas Kepastian Hukum;

Berdasarkan uraian hukum dan fakta-fakta hukum di atas maka tindakan PARA TERGUGAT merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, baik formil dan materil karena PARA TERGUGAT  tidak bertindak sesuai dengan kewajiban hukum yang telah ditetapkan undang-undang. Secara formil MOU antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT IV Tentang Bangunan Guna Serah Dalam Rangka Revitalisasi Lapangan Karebosi  telah menyalahi prosedur peraturan perundang-undangan. Secara materil bertentangan beberapa peraturan perundang-undangan  terutama hak warga negara dalam menggunakan fasilitas umum.

  1. Asas Persamaan;

Dengan kebijakan revitalisasi Lapangan PARA TERGUGAT I dan twergughat III tidak menerapkan asas persamaan hak untuk menikmati fasilitas umum oleh warga Kota Makassar terutama warga yang selama ini menggunakan sebagai fasilitas umum dalam berbagai dimenasi seperti terutama sebagai sarana sosial dan budaya dari Lapangan Karebosi.

  1. Asas Kejujuran dan Keterbukaan (fair play);

Setiap kebijakan harus bersifat pemerintah apalagi yang beimplikasi luas harus terbuka (open principle) dan transparan. Hal ini berari bahwa setiap setiap warga atau masyarakat yang menjadi obyek dari kebijakan tersebut harus mengetahui dan ikut memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan utama dari kebijakan tersebut. Sementara in casu TERGUGAT I dan TERGUGAT III dalam tindakannya melakukan revilasiasi Lapangan Karebosi sama sekali mengabaikan asas ini dengan tidak mendengarkan keluhan, masukan dan usulan dari stackholder. Justeru terjadi kesimpangsiuran informasi di warga Kota Makassar bahkan berdasarkan fakta yakni MOU Tentang Bangunan Guna Serah Dalam Rangka Revitalisasi Lapangan Karebosi dan berita media cetak telah terjadi pembohongan publik dari revitalisasi menjadi komersialisasi Lapangan Karebosi.

  1. Asas Pertanggungjawaban;

Asas ini menegaskan bahwa setiap tindakan badan atau pejabat adminsitrasi negara harus dapat dipertanggungjawabkan baik menurut ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas  PARA TERGUGAT tidak bertanggungjawab penuh terutama terhadap pemulihan kembali Lapangan Karebosi sebagai fasilitas publik.

52. Bahwa agar gugatan PARA PENGGUGAT tidak bersifat ilusoir dan mengantisipasi dampak yang meluas serta pengembalian fungsi Lapangan Karebosi pada fungsi semula sebagai Fasilitas Publik, maka PARA PENGGUGAT meminta agar meletakkan sita jaminan terhadap Lapangan Karebosi.

53. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi.

54. Bahwa dengan demikian perbuatan PARA TERGUGAT telah melanggar pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dan Pasal  1366 KUHPerdata yang berbunyi: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya“.

DALAM PROVISI

Bahwa adanya tindakan ndari  PARA TERGUGAT terhadapa tanah obyek sengketa in casu lapanga nkarebosi di khawatirkan merubah funsi dari fasum menjadi komersial, maka wajar dan patut kiranya  majelis hakim memeriksa dan memutus perkara memutuskan sbb:

  1. Mengabulkan tuntutan provisi para penggugat seluruhnya;
  2. Menghukum kepada Tergugat I dan VI untuk segera menghentikan aktifitas Revitalisasi Lapangan Karebosi yang merubah fungsi Lapangan Karebosi dari fasilitas publik menjadi fasilitas komersial;
  3. Menghukum Segera mengeluarkan kebijakan untuk mengenbalikan Lapangan Karebosi sebagai fasilitas publik;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

  1. Menerima Gugatan  PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
  1. 2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
  2. 3. Menyatakan PARA TERGUGAT bersalah telah mengakibatkan kerugian materil dan immateril terhadap PARA PENGGUGAT dan warga Kota Makassar lainnya;
  3. 4. Menyatakan menurut hukum bahwa PARA PENGGUGAT adalah WNI yang berdomisili di Kota Makassar;
  4. 5. Menyatakan menurut hukum bahwa PARA PENGGUGAT memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan kepada PARA TERGUGAT;
  5. 6. Menyatakan tanah obyek sengketa dikenal dengan nama Lapangan Karebosi adalah hak publik (public space);
  6. 7. Menyatakan Perjanjian Kerjasama No. 426.23/026/S.PERJA/Ekbang dan No.074/TPL/X/2007 oleh Tergugat I dengan Tergugat VI Tentang Bangun Guna Serah Dalam Rangka Revitalisasi Lapangan Karebosi tertanggal 11 Oktober 2007 tidak sah dan batal demi hukum.
  7. 8. Menyatakan Izin  Mendirikan Bangiunan (IMB) No.503/2615/IMB/KPAP/2007 Tanggal 26 Oktober 2007. GSP.11.50-16,25 – 1865 – 1390 MR. GSB : 8.00 – 9.00 – 13.00 – 10.00 MR. tidak sah dan batal demi hukum.
  8. 9. Menyatakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) No. 669/788/DP LHK/VII/2007 Pelaksana PT. Tosan Permai Lestari tidak sah dan batal demi hukum.

10. Menyatakan TERGUGAT I telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia dan hak warga negara yang dirugikan dengan Revitalisasi Lapangan Karebosi;

  1. 11. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) sah dan berharga;
  2. 12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengembalikan Lapangan Karebosi kepada keadaan kosong dan sempurna.
  3. 13. Menghukum PARA TERGUGAT untuk meminta maaf secara tertulis kepada para korban yang diumumkan melalui 1 (satu) stasiun televisi daerah, 1 (satu) stasiun radio, 1 (satu) media cetak nasional  dan 3 (tiga) media cetak daerah selama dua hari berturut-turut yang isinya berbunyi sebagai berikut:

“Kami, Walikota Makassar, Kepala Dinas Tata Bangunan Kota Makassar, Ketua DPRD Kota Makassar, Direktur Utama PT. Tosan Permai Lestari, meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh warga Kota Makassar atas perbuatan melawan hukum yang kami lakukan terkait dengan kekeliruan dan atau kealpaan dalam kebijakan Revitalisasi Lapangan Karebosi yang memberikan dampak kerugian materil maupun immaterial terhadap Warga Kota Makassar. Kiranya pernyataan penyesalan atas perbuatan melawan hukum ini menjadi titik awal wujud penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama dalam penyedian fasilitas publik yang sehat, murah dan bermutu dengan manfaat yang digunakan sebesar-besarnya bagi hak-hak Warga Kota Makassar”

  1. 14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi;
  2. 15. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami,

TIM KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT

Patra M Zen, SH., LLM.                                           Tabrani Abby,SH., MHum.

Abdul Muttalib, S.H.                                               Abdul Azis, S.H.

Nasiruddin Pasigai, SH.,MH.                                 Abraham Samad,SH., MH

Hamka Hamzah, SH., MH.                                      Irwan Muin, SH., MH.

Murlianto, SH                                                          Sataruddin Tellu, SH.

Nuraman Aribe, SH                                                Zulkifli Hasanuddin, SH

Haswandy Andy Mas, SH                                     Dahlang, S.Ag

Abdul Kadir Wokanubun, SH                               Yohana Pongparante, SH

Fajriani Langgeng, SH                                         Andi Istiqlal Assaad, SH

Contoh Eksepsi (Dalam Perkara Pidana)

Sumber : Bagian Informasi Dan Dokumentasi YLBHI-LBH Makassar

NOTA KEBERATAN (EKSEPSI)

TERHADAP SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

NO. REG PERK/PDM-178/MKS/Ep/12/2010

DALAM PERKARA

ATAS NAMA

VALENTINUS ALLA

Dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat 1 KUHP

Disampaikan oleh Tim Penasehat Hukum

Abdul Muttalib, S.H.

Abdul Azis, S.H.

Zulkifli Hasanuddin, S.H.

Haswandy Andy Mas, S.H.

Abdul Kadir W., S.H.

Safri J. Marappa, SH.

Muhajir, S.H.

Muhammad Haedir, S.H.

Ahmad R. Hamzah, S.H.

  1. I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim yang Terhormat,

Penuntut Umum yang kami Homati,

Sidang Pengadilan Yang Kami Muliakan.

Dengan tanpa bermaksud mengurangi independensi Badan Peradilan sebagai Lembaga Yudikatif di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum (rechtstaat) Terdakwa Valentinus Alla, mohon kepada Mejelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menegakkan supremasi hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hati nurani yang bersih, dengan mengabaikan unsur subjektivitas, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta dan kebenaran materill dengan menganut Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocent) dengan mengutamakan objektivitas Majelis Hakim yang independen tanpa dicampuri dan dipengaruhi serta intervensi dari pihak-pihak tertentu.

Pekenankanlah kami dari Tim Penasehat Hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Mei 2010, masing-masing bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama untuk dan atas nama terdakwa VALENTINUS ALLA, pada kesempatan ini memanjatkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga persidangan ini berlangsung dengan aman dan tertib.

Selanjutnya kami ingin menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan “Nota Keberatan/Eksepsi”, terhadap dakwaan yang diajukan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum dan telah dibacakan pada  hari selasa, 27 Mei  2010.

Eksepsi ini diajukan, karena menemukan hal-hal yang prinsip dalam surat dakwaan dimaksud yang dapat diidentifikasikan sebagai melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu dakwaan tidak diuraikan secara cermat, jelas, dan tidak lengkap sehingga dakwaan menjadi kabur (Obscure Libel), tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa telah memasuki masa daluarsa (exeptio in tempores) dan perbuatan yang didakwakan bukanlan merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata.

Mudah-mudahan Majelis Hakim yang terhormat dapat memahami keberatan Penasehat Hukum dan dapat dijadikan titik tolak pengungkapan tabir dan sekaligus penyelesainnya, serta apakah benar ketentuan hukum yang telah ada dan berlaku sah itu dijalankan sesuai dengan yang diharuskan.

Setelah mempelajari dengan saksama Surat Dakwaan  serta meneliti dengan cermat berkas perkara atas nama Terdakwa  VALENTINUS ALLA,  kami Tim Penasihat Hukum  berpendapat terdapat cukup alasan untuk menyampaikan  Keberatan atau Eksepsi atas dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada sidang yang lalu sebagaimana akan kami uraikan dibawah ini.

  1. II. TENTANG KEBERATAN (EKSEPSI) DAN SURAT DAKWAAN

Majelis Hakim yang Terhormat,

Penuntut Umum yang kami Homati,

Sidang Pengadilan Yang Kami Muliakan.

Bahwa Keberatan (Eksepsi) terhadap Surat Dakwaan pada hakekatnya bukanlah merupakan suatu perlawanan terhadap Jaksa Penuntut Umum, atau perlawanan terhadap Dakwaan Negara, akan tetapi tiada lain bahwa eksepsi adalah merupakan instrumen yuridis untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat manusia dan kemanusiaan yaitu agar dalam surat dakwaan tidak terdapat suatu masalah yang dapat menghambat proses dalam mempertahankan harkat dan martabat manusia itu.

Bahwa kewajiban bagi aparat penegak hukum, untuk menjunjung tinggi dan memberikan penghargaan terhadap harkat dan manusia dan kemanusiaan, karena hal itu adalah merupakan salah satu perwujudan dari iman dan keimanan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga eksepsi ini diajukan

Bahwa sebelum Penasehat Hukum menyampaikan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini terlebih dahulu menyampaikan “Opening Statement” tentang dasar kepemilikan dan penguasaan tanah oleh Terdakwa Valentinus Alla.

Semoga Majelis Hakim yang terhormat memperoleh gambaran yang lengkap, jelas, serta memudahkan Majelis Hakim memberikan putusan dalam perkara ini terhadap terdakwa Valentinus Alla

DASAR HUKUM KEPEMILIKAN TANAH

Kronologis tanah milik Valentinus Alla dan dasar-dasarnya adalah sebagai berikut :

  1. Bahwa pada tahun 1989, Valentinus Alla membeli sebidang tanah seluas 163 M² dari Cristian Salu Kombong. Jual beli ini dibuktikan dengan kwitansi tertanggal 17 Juli 1989  yang kemudian diperkuat dengan putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang No 15/PDT.G/1990/PN.UJ.Pdg. jo Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 253/PDT/1991/PT.UJ.PDG.   jo Putusan Mahkamah Agung No. 1621 K/Pdt.1992.
  2. Bahwa dalam Pengadilan Negeri Ujung Pandang No.15/PDT.G/1990/PN.UJ.Pdg. jo Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No.253/PDT/1991/PT.UJ.PDG.  jo Putusan Mahkamah Agung No.1621 K/Pdt.1992 tersebut, menyebutkan dan menegaskan yang beberapa diantaranya :

–   Bahwa dalam pertimbangan, Majelis Hakim menyebutkan terbukti bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Racing Centre No. 46 RT I, RW II desa Panaikang, Kecamatan Panakukang, sebelah barat dengan panjang 6 Meter, sebelah timur 7 dengan panjang 25 Meter. Terletak di samping lapangan tenis PLN Proyek Bakaru yang merupakan sebagian dari tanah hak milik Sertifikat No 653 GS No. 639/1981 atas nama Cristian Salu Kombong.

–     Adapun batas-batas tanah miliki Valentius Alla adalah sebagai berikut

  • Sebelah utara      :   Tanah pekarangan milik Zainuddin (Daeng Zanud)
  • Sebelah timur      :  Lorong Jalanan
  • Sebelah selatan  :  Tanah Bapak Patanda
  • Sebelah barat      :  Tanah milik Penggugat (Cristian Salu Kombong) dan tanah milik Daud Saroyo Balisa
  1. Bahwa pada tahun 1999, setelah memenangi perkara perdata pada ketiga tingkat pengadilan sebagaimana disebut pada poin 1 (satu) di atas, Valentinus Alla kemudian meng-sertifikatkan tanahnya dengan Sertifikat Hak Milik No 20057/karampuan, surat ukur 00031 tanggal 23 April 1999, luas tanah 163 M2. atas nama VALENTINUS ALLA.
  2. Bahwa Valentinus Alla telah membayar lunas Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun terakhir 2009.

TENTANG SENGKETA TAPAL BATAS TANAH ANTARA VALENTINUS ALLA DENGAN IR. YUNUS SARIRA

  1. Bahwa pada tahun 1999, Ir. Yunus Sarira juga membeli tanah dari Cristian Salu Kombong, dimana tanah tersebut di sebelah utaranya berbatasan langsung dengan tanah milik Valentinus Alla.
  2. Penting untuk diketahui bahwa pada awalnya Cristian Salu Kombong adalah pemilik dari tanah yang terletak di Jalan Racing Centre No. 46 RT I, RWII.
  3. Bahwa selanjutnya pada tahun 1989 Valentiunus Alla membeli bagian tanah sebelah utara yang kemudian disertifikatkan pada tahun 1999 dengan Sertifikat Hak Milik No 20057/karampuan, surat ukur 00031 tanggal 23 April 1999, luas tanah 163 M2. atas nama VALENTINUS ALLA.
  4. Bahwa selanjutnya pada tahun 1999 Ir. Yunus Sarira membeli tanah bagian selatan (sisa dari tanah yang dibeli oleh Valentinus Alla pada tahun 1989) yang kemudian disertifikatkan juga pada tahun 1999 dengan Sertifikat Hak Milik No. 20058/Karampuan, Surat Ukur 0032 tanggal 23 April 1999 dengan luas tanah 806 M2 atas nama Ir. YUNUS SARIRA.    
  5. Bahwa tanah milik Valentinus Alla (Sertifikat Hak Milik No 20057/karampuan, surat ukur 00031 tanggal 23 April 1999, luas tanah 163 M2. atas nama VALENTINUS ALLA) dengan tanah milik Ir. Yunus Sarira (Sertifikat Hak Milik No. 20058/Karampuan, Surat Ukur 0032 tanggal 23 April 1999 dengan luas tanah 806 M2 atas nama Ir. YUNUS SARIRA) adalah hasil perpecahan dari tanah induk milik Cristian Salu Kombong yang dengan Seritifikat Hak Milik No. 653 GS No. 639/1981 atas nama Cristian Salu Kombong
  6. Bahwa dengan demikian antara tanah milik  milik Valentinus Alla (Sertifikat Hak Milik No 20057/karampuan, surat ukur 00031 tanggal 23 April 1999, luas tanah 163 M2. atas nama VALENTINUS ALLA) dengan tanah milik Ir. Yunus Sarira (Sertifikat Hak Milik No. 20058/Karampuan, Surat Ukur 0032 tanggal 23 April 1999 dengan luas tanah 806 M2 atas nama Ir. YUNUS SARIRA) adalah dua bidang tanah yang saling berbatasan langsung.
  7. Bahwa sampai sekarang baik Valentinus Alla maupun Ir. Yunus Sarira masing-masing mengklaim batas-batas tanah berdasarkan versinya masing-masing.

Berdasarkan opening statement yang diuraikan Penasehat Hukum di atas mengenai dasar penguasaan/kepemilikan tanah oleh terdakwa Valentunus Alla yang sekarang ini menjadi sumber permasalahan antara Terdakwa Valentunus Alla dengan Ir. Yunus Sarira adalah merupakan sengketa mengenai tapal batas.

Sehingga perkara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ini adalah tidak termasuk ruang lingkup Hukum Pidana akan tetapi merupakan Hukum Keperdataan dan upaya hukum yang harus ditempuh oleh Ir. Yunus Sarira selaku saksi pelapor/pengadu dalam perkara a quo adalah mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Makassar.

Majelis Hakim yang Terhormat,

Penuntut Umum yang kami Homati,

Sidang Pengadilan Yang Kami Muliakan

Dengan ini tibalah saatnya Penasehat Hukum terdakwa mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menggariskan : surat dakwaan penuntut umum harus cermat, jelas, dan lengkap menguraikan mengenai tindak pidana yang didakwakan. Penafsiran yang umum diberikan terhadap ketentuan ini adalah bahwa penuntut umum harus menguraikan secara lengkap dan jelas mengenai :

–            Semua unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan harus cermat disebut satu per satu.

–            Menyebut dengan cermat, lengkap, dan jelas segala hal meliputi “deskripsi” dan “cara” tindak pidana yang dilakukan. Penguraian ini harus logis, masuk akal dan tidak saling berbenturan.

–            Menyebut keadaan (circumstances) yang melekat pada tindak pidana.

Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebutkan :

“…dimana sisi A-B, B-C, C-D, D-A adalah batas sertifikat hak milik nomor 20057/Karampuan surat ukur 00031 tanggal 23-4-1999 luas tanah 163 M² adalah atas nama VALENTINUS ALLA sedangkan sisi A-B, B-C, C-D dan D-AN adalah batas SHM No. 20058/Karampuan Surat Uku No. 0032/1999 tanggal 23-4-1999 luas tanah 806 M² atas nama Ir. YUNUS SARIRA dimana kedua sertifikat tanah tersbut letaknya tidak over lap tidak saling tumpang tindih namun tumpang tindih (over lap) dan sesuai surat ukur tanah yang dibuat Badan Pertanahan…”

Dapat terlihat adanya dalam satu kalimat terdapat dua frasa yang saling bertentangan. Pada frasa pertama JPU menyebutkan “kedua sertifikat tidak saling tumpang tindih” lalu pada frasa kedua JPU menyebutkan “kedua sertifikat saling tumpang tindih”.

Apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penutut Umum diatas, yang dalam satu kalimat tedapat dua frasa yang saling bertentangan sungguh sangat membingungkan (confuse) dan menyesatkan (misleading).

M. Yahya Harahap (2007 : 129) menyebutkan bahwa dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP dianggap obscure libel (kabur) atau confuse (membingungkan) atau misleading (menyesatkan) yang berakibat sulit bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan diri. Tindakan penegakan hukum yang menghadapkan terdakwa dengan surat dakwaan yang tidak jelas atau membingungkan, dikualisifikasi sebagai perkosaan terhadap hak asasi atas pembelaan diri.

M. Yahya Harahap juga mengemukakan bahwa mengenai ancaman atas kelalaian merumuskan surat dakwaan yang tidak cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan adalah dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum (null and void).  Sifatnya adalah “imperatif”. Tidak ada pilihan hukum bagi hakim selain dari pada Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum (Null and Void).

  1. III. PERKARA A QOU TELAH DALUARSA (Exceptio In Tempores)

Majelis Hakim yang Terhormat,

Penuntut Umum yang kami Homati,

Sidang Pengadilan Yang Kami Muliakan..

Apabila penuntutan terhadap tindak pidana yang diajukan kepada terdakwa melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan undang (that the time priscrible by law for bringing such action or offence has expired) maka berakibat pada gugurnya atau hapusnya kewenangan menuntut dari Jaksa Penuntut Umum.

Pada perkara a quo, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa VALENTINUS ALLA atas perbutan terdakwa yang telah membangun  pagar sepanjang 3 (tiga) meter dan lebar 1 (satu) meter, dimana menurut Jaksa Penuntut Umum, pagar tersebut telah masuk ke dalam tanah milik saksi korban Ir. Yunus Sakira.

Bahwa pagar tersebut telah dibangun oleh VALENTINUS ALLA pada tahun 1990. Dengan kata lain pagar tersebut telah ada sejak tahun 1990. Ini berarti bahwa menurut Pasal 78 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perkara a qou telah masuk kualifikasi daluarsa. Pasal 78 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi :

“kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa : mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun sesudah enam tahun”

Pasal 167 ayat (1) yang didakwakan kepada terdakwa adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan. Sebagaimana dalam Pasal 167 ayat (1) disebutkan :

“… diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Penting untuk dipahami bahwa tindak pidana (delik) sebagaimana yang diatur oleh pasal 167 ayat (1) KUHP adalah termasuk kualifikasi delik formil yaitu delik yang telah dianggap terpenuhi apabila telah dilakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Jadi adanya fakta perbutan dari VALENTINUS ALLA yang telah membangun pagar sepanjang 3 (tiga) meter dan lebar 1 (satu) meter pada tahun 1990 menunjukkan tindak pidana penyerobotan sebagaimana diatur dalam pasal 167 ayat (1) KUHP yang dituduhkan kepada terdakwa VALENTINUS ALLA telah terwujud sejak pada tahun 1990.

Sementara itu proses penyelidikan dan penyidikan perkara a qou baru dimulai pada tahun 2010. Jadi terhitung sejak tahun 1990 hingga tahun 2010 telah ada jarak waktu selama 20 (dua puluh) tahun. Hal ini sangat jelas menunjukkan bahwa perkara a qou telah masuk kategori daluarsa, karena telah jauh melampai batas waktu yang telah digariskan oleh Pasal 78 ayat (2) KUHP yaitu paling lama 6 (enam) tahun.

Hoge Raad (HR) dalam putusannya tanggal 3 Februari 1936 (dalam R. Soenarto Soerodibroto, 2007 : 69) disebutkan :

“… wewenang menuntut pidana, adalah wewenang negara untuk bertindak terhadap pelaku secara pidana, tanpa peduli alat negara manakah yang melakukannya. Begitu suatu tenggang waktu menurut undang-undang berlaku, maka kadaluarsa menggugurkan wewenang untuk bertindak terhadap pelaku, baik tenggang waktu itu berlaku sebelum perkara dimulai maupun selama berlangsungnya tenggang waktu kadaluarsa berada dalam stadium, bahwa alat penuntut tidak dapat melakukan penuntutan.”

M. Yahya Harahap (2007 : 125) menjelaskan bahwa apabila Hakim dalam persidangan menemukan faktor daluarsa (exceptio in tempores) dalam perkara yang diperiksa maka hakim harus menjadikannya sebagai dasar putusan dengan amar : “MENYATAKAN KEWENANGAN MENUNTUT HAPUS ATAU GUGUR”

  1. IV. PENGADILAN PIDANA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

Majelis Hakim yang Terhormat,

Penuntut Umum yang kami Homati,

Sidang Pengadilan Yang Kami Muliakan

Bahwa Opening Statement sebagaimana yang telah diuraikan di diatas oleh Penasehat Hukum juga menjadi penjelasan utama pada poin ini.

Bahwa perkara a quo berawal dari adanya jual beli tanah antara Cristian Salu Kombong selaku penjual dengan terdakwa Valentinus Alla selaku pembeli pada tahun 1989. Selanjutnya setelah terjadinya jual beli, masih pada tahun 1989, terdakwa Valentinus Alla membangun pagar tembok di atas tanah yang ia beli dari Christian Salu Kombo tersebut dengan tujuan sebagai penanda batas-batas tanahnya.

Bahwa pada tahun 1991, Christian Salu Kombo memperkarakan Valentinus Alla secara perdata terkait keabsahan jual beli tanah tersebut beserta pelunasanannya. Baik oleh Pengadilan Negeri Ujung Pandang (sekarang PN Makassar)  Pengadilan Tinggi Ujung Pandang (sekarang PT Makassar) maupun Mahkamah Agung, telah memenangkan Valentinus Alla. Pada putusan ketiga tingkatan Pengadilan tersebut menegaskan bahwa Jual beli antara Cristian Salu Kombong dengan Valentinus Alla adalah sah dan Valentinus Alla berhak atas tanah dari jual beli tersebut

Pada tahun 1999, terdakwa Valentinus Alla telah meng-sertifikatkan tanahnya tersebut dengan Sertifikat Hak Milik no 20057/karampuan, surat ukur 00031 tanggal 23 April 1999, luas tanah 163 M2. atas nama VALENTINUS ALLA. Namun belakangan (masih disekitaran tahun 1999) Ir. Yunus Sarira membeli sisa tanah Cristian Salu Kombong (yang berbatasan dengan tanah Valentinus Alla).

Penting untuk diketahui bahwa tanah Valentinus Alla dan tanah Ir. Yunus Sarira dulunya adalah merupakah satu kesatuan/berinduk dari tanah milik Cristian Salu Kombong. Tanah milik Cristian Salu Kombong kemudian dipecah menjadi 2 (dua) bagian yaitu bagian yang dijual kepada terdakwa Valentinus Alla dan bagian yang sekarang telah  dibeli oleh Ir.Yunus Sarira.

Adapun Ir. Yunus Sarira membeli tanah dari Cristian Salu Kombong nanti pada tahun 1999 melalui ahli waris  Cristian Salu Kombong yang bernama Maria Rurukl (istri Cristian Salu Kombong). Jadi jauh sebelum Ir. Yunus Sarira membeli sisa tanah Cristian Salu Kombong, telah ada bangunan pagar tembok milik Valentinus Alla yang menjadi pembatas tanahnya.

Yang sekarang menjadi dasar lahirnya perkara a qou adalah adanya bangunan pagar tambok yang menjadi pembatas antara tanah milik terdakwa Valentinus Alla dengan tanah milik Ir. Yunus Sarira (saksi korban dalam perkara a qou). Sementara sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai batas-batas tanah, baik batas-batas tanah milik Valentinus Alla maupun batas-batas tanah milik Ir. Yunus Sarira.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas terdapat suatu prejudicial gesschill (persengketaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu) karena dalam hal ini baik terdakwa maupun korban sama-sama mempunyai alas hak (rechstitle) atas tanah yang dimaksud penuntut umum dalam dakawaannya. Sehingga untuk menentukan siapakah dari terdakawa dan korban yang melakukan perbuatan melawan hukum harus diputuskan terlebih dahulu kepemilikan tanah tersebut dalam persidangan perkara perdata. Bahwa hal ini seharusnya menjadi perhatian penuntut umum dalam menentukan dapat tidaknya perkara a quo diteruskan ke proses penuntutan

Apa yang terjadi antara terdakwa Valentinus Alla dengan Ir. Yunus Sarira terkait adanya bangunan pagar tembok yang menjadi pembatas antara tanah Valentinus Alla dengan Ir. Yunus Sarira adalah murni sengketa penentuan batas yang dalam hal ini ADALAH MURNI SENGKETA PERDATA yang seharusnya diadili oleh Hakim Pengadilan Perdata.

  1. V. KESIMPULAN

Majelis Hakim yang Terhormat,

Penuntut Umum yang kami Homati,

Sidang Pengadilan Yang Kami Muliakan.

Bahwa setelah mempelajari dengan saksama dan dibahas berdasarkan acuan yuridis yang berlaku sebagaimana diuraikan dalam bagian I, II, III dan IV di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

  1. Bahwa dakwaan Jaksa Penutut Umum dalam perkara a qou tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP. Dengan kata lain Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan dakwaannya secara cermat, jelas dan lengkap. Karena dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdapat dua frasa dalam satu kalmat yang saling bertentangan yang berakibat dakwaan menjadi membingungkan (confuse) atau menyesatkan  (misleading) sehingga dakwaan harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM (Null and Void).
  2. Tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa VALENTINUS ALLA telah masuk dalam kualifikasi daluarsa (Exceptio in Tempores) sehingga berakibat pada gugurnya atau hapusnya hak menuntut (penuntutan).
  3. Bahwa yang sebenarnya yang terjadi dalam perkara a qou adalah imbas dari belum selesainya sengketa tapal batas antara tanah milik Valentinus Alla dengan tanah milik Ir. Yunus Sarira (saksi korban).  Baik Valentinus Alla maupun Ir. Yunus Sarira masing-masing memiliki sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik No 20057/Karampuan, surat ukur 00031 tanggal 23 April 1999, luas tanah 163 M2. atas nama VALENTINUS ALLA dan Sertifikat Hak Miliki No 20058/Karampuan, surat ukur 00032 tanggal 23 April 1999, luas tanah 806 M2. atas nama Ir. YUNUS SARIRA. Dengan demikian ini adalah sengketa Perdata dan yang harus mengadilinya adalah Hakim pada Pengadilan Perdata.
  4. Bahwa dalam perkara a quo jaksa penuntut umum terkesan terburu-buru untuk segera melimpahkan perkara serta menyusun surat dakwaan dan mengajukan para terdakwa untuk segera disidangkan, hal ini dapat berakibat memunculkan adanya anggapan bahwa terhadap perkara a quo biarlah pengadilan memutuskan
  5. VI. DIKTUM

Majelis Hakim Yang Mulia,

Berdasarkan uraian serta kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, dengan ini kami penasehat hukum terdakwa meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia menerima eksepsi ini seraya memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1)Menyatakan menerima Eksepsi/Keberatan penasehat hukum terdakwa

2)Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk/Pdm-178/MKS/Ep/12/2010 tanggal 6 April 2010 adalah Batal Demi Hukum (Null and Void).

3)Menyatakan Kewenangan Menuntut Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a qou Hapus atau Gugur

4)Menyatakan sidang yang pemeriksaan perkara pidana No 563/Pid.B/2010/PN. Mks atas nama terdakwa Valentinus Alla tersebut tidak dapat dilanjutkan untuk diadili berdasarkan dakwaan batal demi hukum, dan Gugurnya Hak Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

5)Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikian nota keberatan (eksepsi) ini dengan harapan agar Majelis Hakim dapat melihat latar belakang permasalahan ini secara menyeluruh.

Makassar, 03 Juni 2010

TIM PENASEHAT HUKUM

LBH MAKASSAR

Abd. Muttalib, S.H. Abd. Azis, S.H. Zulkifli Hasanuddin, S.H.

Haswandy Andy Mas, S.H.

Abdul Kadir W, S.H.


Safri J. Marappa, SH.

Muhajir, S.H.

Muhammad Haedir, S.H.

Ahmad R. Hamzah, S.H.