Contoh Gugatan Citizen Law Suit (CLS)_Lapangan Karebosi Makassar (Disadur Dari Bagian Informasi Dan Dokumentasi YLBHI-LBH Makassar )

Gugatan Citizen Law Suit

(Disadur Dari Bagian Informasi Dan Dokumentasi YLBHI-LBH Makassar )

Perihal: Gugatan Citizen Law Suit (Gugatan Warga Negara)

Makassar,10 Desember  2007

Kepada Yang terhormat,

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar

Di-

Makassar

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama                   : Wakiman

Umur                    : 72 Tahun

Pekerjaan           : Swasta

Alamat                 : Jl. Teuku Umar No.15  Makassar

2. Nama                   : St. Diza Rayid Ali

Umur                    : 44 Tahun

Pekerjaan           : Perancang Busana

Alamat                 : Jl.Jenderal Sudirman No.72 Makassar

3. Nama                   : Sugiyono

Umur                     : 27 Tahun

Pekerjaan            : tidak ada

Alamat                  : Jl.Pongtiku 1 Lorong 4 Nomor 14, Makassar

4. Nama                   : Mustafa Dg. Maraka

Umur                    : 35 Tahun

Pekerjaan           : Pedagang Kali Lima

Alamat                 : Jl. Tentara Pelajar Lr.160/13, Makassar

5. Nama                   : Mustari

Umur                    : 35 Tahun

Pekerjaan           : Swasta

Alamat                 : Jl.Beringin Tegal kelurahan Kassi-Kassi, Makassar

Dalam hal ini telah memberikan kuasa dan memilih domisili dan kedudukan hukum di alamat kantor kuasanya yaitu:

—————————————– A. Patra M Zen, SH., LLM. —————————————————————————- Tabrani Abby SH., MHum. ———————————-

—————————————– Nasiruddin Pasigai, SH.,MH. ——————————-

—————————————– Abraham Samad,SH., MH. ———————————-

—————————————– Hamka Hamzah, SH., MH. ———————————–

—————————————– Irwan Muin, SH., MH. —————————————–

—————————————-  Abdul Muttalib, S.H., ——————————————

—————————————– Abdul Azis, S.H., ———————————————–

—————————————– Nuraman Aribe, SH. ——————————————-

—————————————– Sataruddin Tellu, SH. —————————————–

—————————————– Murlianto, SH —————————————————-

—————————————– Zulkifli Hasanuddin, SH ————————————-

—————————————– Haswandy Andy Mas, SH ———————————–

—————————————– Dahlang, S.Ag —————————————————

—————————————– Abdul Kadir Wokanubun, SH ——————————

—————————————– Yohana Pongparante, SH ———————————–

—————————————– Fajriani Langgeng, SH —————————————

—————————————– Andi Istiqlal Assaad, SH ————————————-

Advokat, Pembela Umum dan Asisten Pembela Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Kantor Lembaga Bantuan Hukum Makassar, berkantor di Jalan Macan No. 47 Telp. 0411-871757 Feks: 0411-873239 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2007, selanjutnya disebut sebagai ——————————————————————————————– PARA PENGGUGAT

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

  1. Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah RI Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Cq. Pemerintah Kota Makassar, berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 2 Makassar, selanjutnya disebut ——————————————————————————————————– TERGUGAT I

  1. Negara Republik Indonesia, Cq Pemerintah RI, Cq Pemerintah Propinsi Sulawesi-Selatan, berkantor di Jalan Urip Sumoharjo No.269 Makassar, selanjutnya disebut ———————————————————— TERGUGAT II

  1. Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah RI Cq. Pemerintah Propinsi Sulawesi-Selatan Cq. Pemerintah Kota Makassar Cq. Dinas Tata Bangunan Kota Makassar, berkantor di Jalan Urip Sumoharjo  No.8 Makassar, selanjutnya disebut ————————————————————————— TERGUGAT III

  1. Negara Republik Indonesia Pemerintah RI Cq. Pemerintah Propinsi Sulawesi-Selatan Cq. Pemerintah Kota Makassar Cq. Bappedalda Kota Makassar, berkantor di Jalan  Urip Sumoharjo  No. 8 Makassar, selanjutnya di sebut ———————————————————————————————–TERGUGAT IV

  1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Makassar berkantor di Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar, selanjutnya disebut ————TERGUGAT V

  1. Direktur Utama PT. Tosan Permai Lestari, berkantor di Jalan Cokroaminoto No. 3B Makassar, selanjutnya disebut sebagai —————————- TERGUGAT VI

Adapun dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

  1. I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT

  1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Warga Negara Republik Indonesia, seperti halnya Warga Negara Republik Indonesia yang berstatus sebagai Warga Kota Makassar  yang selama ini menggunakan Karebosi sebagai fasilitas umum, yang berhak atas kepastian hukum yang dijamin dalam Konstitusi  Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Adanya revitalisasi Lapangan Karebosi mengakibatkan hak-hak sebagai warga negara dari PARA PENGGUGAT sebagai Warga Kota Makassar  dan Warga Kota Makassar lainnya mendapatkan ketidakpastian hukum;

  1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Warga Negara Indonesia Republik Indonesia yang berhak atas pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia tanpa diskriminasi. Sebagai warga negara Republik Indonesia, PARA PENGGUGAT juga dijamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusianya seperti tercantum dalam pasal 2 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”

  1. Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia, PARA PENGGUGAT memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan sebagai warga negara, seperti tercantum dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 :

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

  1. Bahwa selanjutnya diketahui TERGUGAT I, II, III, IV dan V sebagai penyelenggara Negara Republik Indonesia adalah pengemban amanat Pembukaan UUD 1945 tersebut di atas untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap warga negara Republik Indonesia, termasuk PARA PENGGUGAT. Hal ini adalah sesuai dengan :
  • Pasal 28 I ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945,

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia  adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

  • Pasal 8 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama   menjadi tanggung jawab Pemerintah.”

  • Pasal 71 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang di atur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”

  1. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, PARA PENGGUGAT, berhak untuk melakukan upaya-upaya hukum mengenai jaminan pemenuhan hak asasi manusia setiap Warga Negara Indonesia, Hal ini sesuai dengan ketentuan:
  • Pasal 100 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

“Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.”

  • Pasal 7 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

“Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional […] atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum Internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.”

  1. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai Warga Negara yang mempunyai hak atas keadilan (acces to justice) sangat berdasar hukum mengajukan gugatan terhadap PARA TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang menyatakan:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

  1. Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan citizen law suit oleh karena gugatan tersebut diakui oleh ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana dinyatakan bahwa:

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”;

  1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan  memahami nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat”;

  1. Bahwa dasar hukum diajukannya gugatan a quo, mohon dipertimbangkan pula peraturan-peraturan di bawah ini, dimana pengadilan memiliki asas-asas yang harus diperhatikan:

a.  Pasal 4 ayat 2 UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang   berbunyi: “ pengadilan dilakukan dengan sedrhana, cepat dan biaya ringan.”.

b.  Pasal 5 ayat (2) UU No.4 Thaun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha  mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah”;

10. Bahwa penduduk Makassar jumlahnya sangat besar yakni melebihi 1,5 juta jiwa dan bila masing-masing secara langsung mengajukan gugatan warga Negara Republik Indonesia akibat Revitalisasi Lapangan Karebosi, maka pengajuan gugatan menjadi tidak sederhana, tidak cepat dan biaya murah sebagaimana menjadi asas dalam Pasal 4 (2) jo. Pasal 5 (2a) UU No.4 tahun 2004 di atas;

11. Bahwa  gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia setiap Warga Negara Republik Indonesia dalam mekanisme gugatan Warga Negara terhadap penyelenggara negara (Citizen Law Suit) merupakan upaya terobosan hukum untuk mengatasi kesulitan teknis di lembaga peradilan dalam upaya penegakan keadilan dan kebenaran bagi seluruh Warga Kota Makassar;

12. Bahwa hak mengajukan gugatan melalui meknisme Citizen Law Suit (CLS) atau actio popularis telah diakui dalam praktik hukum di Indonesia. Hal ini antara lain dapat didilihat dari beberapa gugatan  Citizen Law Suit yang pernah dilakukan antara lain:

  1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah  mengeluarkan Putusan Sela dalam Perkara Gugatan Citizen Law Suit Buruh Migran nomor perkara No.28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pusat oleh Majleis Hakim Andi samsam Nganro, SH. (ketua Majelis Hakim H. Iskandar Tjake, SH dan Ny. Effendy Lotulung, SH (anggota majelis) yang menyatakan dalam pertimbangannya diantaranya menyatakan:
    1. Bahwa dengan mengacu pada landasan yuridis, filosofi dan moral dalam rangka sistem dan doktrin hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam instrument Citizen Suit atau actio popularis, hak mengajukan gugatan bagi Warga Negara  atas nama kepentingan publik adalah tidak harus orang yang mengalami sendiri kerugian secara langsung dan juga tidak memerlukan surat kuasa khusus dari anggota masyarakat yang diwakili.
    2. Bahwa Majelis Hakim menyadari, setiap warga Negara tanpa kecuali mempunyai hak membela kepentingan umum, dengan demikian setiap warga negara atas nama kepentingan umum (on bebalf on the public interest) dapat menggugat negara atau pemerintah atau siapa saja pun yang melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) yang nyata-nyata merugikan kepentingan publik dan kesejahteraan luas (probono publico), hal inipun sesuai dengan hak asasi manusia mengenai acces to justice yaitu akses untuk mendapatkan keadilan apabila negara diam atau tidak melakukan tindakan apapun untuk kepentingan warga negaranya;
    3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Putusan dalam Perkara Gugatan Citizen Law Suit Korban Ujian Nasional Nomor Perkara No.228/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pusat. Dalam putusannya tanggal 21 Mei 2007 Majelis Hakim yang diketuai oleh Andriani Nurdin SH memutuskan megakui gugatan Citizen Law Suit dan menerima gugatan dari PARA PENGGUGAT. Dalam pertimbangannya diantaranya menyatakan:
      1. Bahwa Majelis Hakim menganggap gugatan PARA PENGGUGAT adalah gugatan actio popularis terhadap sebuah kebijakan pemerintah dimana warga Negara  bisa menggugat meskipun tidak ada kerugian langsung dari pengugat.
      2. Bahwa Majelis Hakim menilai PARA TERGUGAT yakni Presiden RI, Wakil Presiden, Menteri Pendidikan Nasional, dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah lalai dalam meningkatkan kualitas guru, sarana dan prasarana pendidikan, dan informasi khususnya didaerah pedesaan. Majelis menilai, PARA TERGUGAT telah melalaikan pasal 28 UUD 1945 tentang hak asasi manusia, UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, “karena pada prakteknya UN menjadi satu-satunya syarat penentu kelulusan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai mata pelajaran lainnya.” Majelis Hakim juga berpendapat bahwa PARA TERGUGAT telah memenuhi unsur melawan hukum karena telah terbukti menimbulkan kerugian materil dan imateril bagi para siswa yang tidak lulus UN;

13. Bahwa dengan adanya pengakuan terhadap terobosan hukum dalam praktik hukum yang pernah dilakukan, maka pengajuan gugatan Citizen Law Suit a quo sudah sepatutnya dapat diterima melalui mekanisme penetapan Majelis Hakim terlebih dahulu.

14. Bahwa berdasarkan alasan dan ketentuan hukum tersebut di atas, maka jelaslah bahwa PARA PENGGUGAT mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan hukum sebagai pihak yang dirugikan atas Revitalisasi Lapangan Karebosi sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama No. 426.23/026/S.PERJA/Ekbang dan No.074/TPL/X/2007 oleh Tergugat I dengan Tergugat VI Tentang Bangun Guna Serah Dalam Rangka Revitalisasi Lapangan Karebosi tertanggal 11 Oktober 2007 yang telah merubah fungsi Lapangan Karebosi sebagai fasilitas umum dengan ini mengajukan gugatan warga negara (citizen law suit) terhadap penyelenggaran Negara dalam atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap PARA TERGUGAT.

II.  URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

15. Bahwa fasilitas umum yang dimasudkan adalah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Baru Kec. Ujung Pandang Kota Makassar dengan luas ± 11 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

  • Selatan berbatasan dengan Jalan Kartini;
  • Barat berbatasan dengan Jalan Kajaolalido;
  • Utara berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani;
  • Timur berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman.

16. Bahwa fasilitas umum yang dimasudkan adalah sebidang tanah yang dikenal dengan Lapangan Karebosi in casu fasilitas olahraga, tempat peringatan hari-hari besar, tenpat berdagang pedagang kaki lima yang tegasnya fasilitas umum yang dimaksud adalah fasilitas yang dipergukan untuk setiap anggota masyarakat atau warga Makassar khususnya dan Sulawesi Selatan umumnya tanpa unsur komersial dan atau privatisasi. Sebuah fasilitas umum yang selama ini dinikmati dan dimanfaatkan secara gratis oleh seluruh warga Sulawesi Selatan umumnya dan warga Kota Makassar khusunya termasuk PARA PENGGUGAT tanpa ada hambatan atau yang menghalangi;

17. Bahwa Revitalisasi Lapangan Karebosi yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama No. 426.23/026/S.PERJA/Ekbang dan No.074/TPL/X/2007 oleh Tergugat I dengan Tergugat VI Tentang Bangun Guna Serah Dalam Rangka Revitalisasi Lapangan Karebosi telah merubah fungsi Lapangan Karebosi dari faslilitas umum menjadi fasilitas komersil.

18. Bahwa berdasarkan sejarah perkembangan Kota Makassar, sejak dahulu hingga sebelum dilakukannya proyek revitalisasi Lapangan Karebosi digunakan sebagai fasilitas umum (public space), lapangan karebosi dipergunakan untuk kepentingan publik (public domain) dengan uraian sebagai berikut:

3.1.           Bahwa Lapangan Karebosi memiliki nilai sejarah dibuktikan dengan tapak-tapak sejarah peninggalan kerajaan kembar Gowa-Tallo. Sebuah areal persawahan, yang disiapkan untuk memenuhi kepentingan politik dalam hubungan dengan kerajaan-kerajaan takluk n. Raja daerah taklukan dan para pengikutunya yang datang menunjukkan kesetiaannya dan ketaatannya kepada raja Gowa-Tallo dan rakyatnya dimana raja daerah taklukan berdiri dekat vandelnya (bendera kerajaaan) yang ditancapkan ke tanah dan berkibar sementara pengawalnya turun ke sawah menanam padi. Jika pada saat kegiatan itu berlangsung turun hujan lebat, baik raja taklukan dan pengawalnya  turun ke sawah  harus terus memenuhi kewajiban mereka  sebagai bukti kesetian (Edward. Poelinggomang,Karebosi Dalam peta Kota Makassar, 2007). Oleh Matthes (1943) penamaan Karebosi proses tersebut di atas kemudian diartikan secara harfiah berarti regen-vosrsten atau  dengan kata lain aan den regen bloodgestelde kare’s of karaeng’s (para kare dan karaeng tetap berdiri tegak dan terbuka pada guyuran hujan);

3.2.           Bahwa pasca perang Makassar antara tahun 1666-1669 dimana pemerintahan Kompeni Belanda lewat VOC (Verenigde Oost-Indie Compagnie) Karebosi dijadikan sebagai lahan kosong antara Benteng Fort Rotterdam dan Fort Vredenberg oleh VOC diberi nama Lapangan Raja (Koninplein). Sesuai dengan perkembangan Kota Makassar saat itu Pemerintah Hindia Belanda kemudian membangun beberapa fasilitas sipil dan militer di sekitar atau sisi Lapangan Karebosi seperti gedung gereja yang kini dikenal dengan Gereja Imanuel, kantor pemerintahan kota yang sekarang dijadikan Museum Kota Makassar yang terletak di Jalan Balaikota, lembaga pemasyarakatan Gedung Pelajar (MULO) yang sekarang ditempati gedung MTC Karebosi dan pengadilan yang kini menjadi Pengadilan Negeri Makassar;

3.3.           Bahwa setelah pemerintahan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Lapangan tepatnya pasca kemerdekaan Republik Indonesia, Karebosi sering dijadikan sebagai tempat kegiatan kenegaraan termasuk pidato pertama Presiden Soekarno di Makassar untuk mensosialisasikan kemerdekaan. Di era Orde Baru Karebosi tidak pernah sepi dari beberapa kegiatan atau even internasional, nasional dan daerah seperti peringatan hari besar nasional dan keagamaan, pameran pembangunan dan lain sebagainya;

3.4.           Bahwa selanjutnya Karebosi kembali dipilih oleh mahasiswa, cendikiawan, dan tokoh masyarakat sebagai titik utama demonstrasi 20 Mei 1998 yang kemudian melahirkan Reformasi. Beberapa fakta historis dan peristiwa tersebut di atas yang menjadikan Lapangan Karebosi sebagai icon sejarah dan land mark Makassar menjadi tak terbantahkan.

19. Bahwa sampai sekarang  PARA PENGGUGAT tetap pada sikap semula bahwa lapangan Karebosi adalah fasilitas publik. Pengakuan PARA PENGGUGAT telah di perkuat oleh pengakuan atau kesaksian para pemangku adat di Makassar, para keturunan Raja-Raja Gowa dan Tallo, Para Penulis di Makassar, Para sejarawan  dan bahkan TERGUGAT I Bapak Ilham Arif Sirajuddin dalam wawancara khusus di Harian Fajar terbitan hari Jumat Tanggal 19 Oktober 2007 dan Berita Kota Makassar 19 Oktober 2007 yang secara tegas menyatakan bahwa lapangan Karebosi adalah public space, pengakuan TERGUGAT I tersebut juga terdapat di harian halaman 1;

20. Bahwa beberapa kalangan telah memberikan pendapat tentang pelaksanaan revitalisasi Lapangan Karebosi antara lain kalangan akademisi dan pengamat sosial budaya yang menyatakan bahwa revitalisasi Lapangan Karebosi yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT akan merubah fungsi Lapangah Karebosi sebagai ruang publik (public space) dan menghilangkan makna historis Lapangan Karebosi (historic site). Beberapa pendapat tersebut ternyata tidak merubah cara pandang dan tindakan TERGUGAT I, pendapat-pendapat tersebut dianggap layaknya “anjing menggonggong kafilah berlalu” ;

21. Bahwa sekalipun TERGUGAT I berdalih telah melakukan sosialisasi pelaksanan Revitalisasi Lapangan Karebosi, namun PARA PENGGUGAT dan Warga Kota Makassar lainya tetap menolak. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya aksi protes pelaksanaan Revitalisasi Lapangan Karebosi dari beberapa kalangan dan kelompok masyarakat bahkan beberapa diantaranya berujung pada bentrokan antara warga dengan pelaksana proyek revitalisasi dan atau antara warga dengan aparat kepolisian;

22. Bahwa proses awal pelaksanan revitalisasi tidak dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publiK. Hal ini kemudian membuat warga Kota Makassar bertanya-tanya, kenapa dengan pelaksanaan Revitalisasi, Lapangan Karebosi beralihfungsi menjadi ruang komersil lewat Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah TERGUAT I dengan TERGUGAT VI. Padahal ruang publik tidak bisa dialihfungsikan, penataan atau revitalisasi hanya bisa dilakukan berdasarkan persetujuan legislatif dan pembiayaannya menggunakan dana APBN atau APBD. Termasuk fakta yang menunjukkan bahwa tender pelaksanaan revitalisasi Lapangan Karebosi dilakukan tanpa melalui tender secara terbuka hingga terjadinya Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah dengan TERGUGAT VI.

23. Bahwa Revitalisasi Lapangan Karebosi sebagai salah satu bentuk perubahan lingkungan dan ruang dalam pelaksanaannya dilakukan tanpa melibatkan warga Kota Makassar atau setidak-tidaknya mendapat persetujuan dari DPRD Kota Makassar. Persetujuan TERGUGAT I dengan TERGUGAT V menyalahi prosedur karena hanya berdasarkan rekomendasi dari pertemuan dengan Komisi C DPRD Kota Makassar belum dibahas melalui rapat parpurna DPRD Kota Makassar. Faktanya kemudian beberapa fraksi DPRD Kota Makassar belum menentukan sikap dan belum pernah dilibatkan dalam pembahasan revitalisasi Lapangan Karebosi bahkan mendesak untuk dibentuk Pansus sebagaimana yang termuat dalam Harian Berita Kota Makasar 31 Oktober 2007 dan Harian Fajar 1 November 2007.

24. Bahwa kekhawatiran Warga Makassar tentang beralihnya fungsi Lapangan Karebosi dari fasilitas umum menjadi fasilitas komersil pada pelaksanaan revitalisasi Lapangan Karebosi yang dilakukan oleh Tegugat I dan VI terbukti dengan beredarnya brosur yang menawarkan 800 gerai atau kios mall bawah tanah yang akan dibangun oleh TERGUGAT VI. Gerai-gerai atau kios-kios tersebut bisa menjadi hak milik para pembeli sebagaimana termuat dalam berita Harian Kompas 19 November 2007. Fakta ini bersesuaian dengan Pasal 9 ayat (3) poin d Perjanjian Kejasama Bangun Guna Serah antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT VI yang berbunyi:

“Pihak Kedua dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengelolaan/penggunaan/penjaminan/pangagunan atas area dimaksud…”;

25. Bahwa sejak dilakukan revitalisasi Lapangan Karebosi hingga selesai nantinya PARA PENGGUGAT dan warga Kota Makassar lainnya telah kehilangan haknya menggunakan Lapangan karebosi sebagai fasilitas publik antara lain:

  1. Bahwa PARA PENGGUGAT dan Warga Kota Makassar lainnya tidak bisa lagi menikmati Lapangan Karebosi sebagai sarana olahraga setiap saat secara bebas dan gratis.
  2. Bahwa PARA PENGGUGAT dan dan warga masyarakat lainnya yang berprofesi sebagai pedagang kali lima (PKL) akan kehilangan mata pencaharian atau setidak-tidaknya kehilangan tempat untuk berdagang.

26. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dengan melakukan revitalisasi Lapangan Karebosi dengan alasan bahwa Lapangan Karebosi sering mengalami kebanjiran  di saat musim hujan sangat tidak beralasan. Bahkan sebaliknya Lapangan Karebosi selama ini telah menjadi ruang terbuka hijau dan kawasan resapan air utama Kota Makassar. Tapi dengan pelaksanaan revitalisasi dimaksud dengan cara menimbun atau menguruk tanah dengan ketinggian 2 meter berpotensi menjadi penyebab banjir di masa yang akan datang;

27. Bahwa revitalisasi lapangan karebosi telah terjadi pengalihan fungsi Lapangan Karebosi dari fungsi semula sebagai tata hijau dan resapan air menjadi fungsi komersil dengan pertokoan bawah tanah (under ground) seluas 60% dan lahan parkir 40% sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah antara TERGUGAT I dan TERGUGAT VI;

28. Bahwa proyek Revitalisasi Lapangan Karebosi yang sementara berlangsung tidak memiliki dokemen seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB),Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) UP/UKL dan AMDAL Lalu Lintas. Fakta ini didasarkan pada hasil temuan pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar dalam peninjuan pada proyek pengerjaan Revitalisasi Lapangan Karebosi sebagimana termuat di harian Umum Sinar Indonesia tanggal 29 Oktober 2007;

29. Bahwa Analisis Menganai Dampak Lingkungan (AMDAL) Revitalisasi Lapangan Karebosi tidak jelas. Padahal Revitalisasi in litis merupakan Usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup karena dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya. Adapun AMDAL No. 669/788/DP LHK/VII/2007 diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur sebagimana diatur dalam PP No. 27 TAHUN 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup .

30. Bahwa Revitalisasi Lapangan Karebosi yang dilakakukan seperti yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah standar penataan ruang dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar karena akan mengurangi standar kualitas lingkungan dan atau tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sedangkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.503/2615/IMB/KPAP/2007 yang diterbitkan oleh TERGUGAT III tidak sesuai dengan ketentuan UU No.28 Tahun 2002 Tentang Banguan Gedung PP No.36 Tahun 2005 Tentang Peraturan pelaksanaan UU No.28 tahun 2002 Tentang Banguan Gedung.

III. SIFAT MELAWAN HUKUM

A. SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

31. Bahwa kedudukan TERGUGAT I, II, III, IV dan V dalam menjalankan pemerintahan di negara terikat dengan ketentuan Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik, Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah  dan peraturan perundang-udangan lain yang berlaku di Indonesia;

32. Bahwa Tergugat I dan II dinyatakan secara tegas dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 yang berbumyi:

“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai pemerintah daerah  provinsi, kabupaten dan kota  dipilih secara demokratis”

33. Bahwa Tergugat V dinyatakan secara tegas dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbumyi:

“Pemerintahan  daerah Provinsi, daerah kabupaten dan kota memilik Dewan  perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”

34. Bahwa Pemerintah Kota Makassar telah nyata-nyata merugikan hak publik PARA PENGGUGAT sehingga PARA PENGGUGAT menempatkan sebagai TERGUGAT I, Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan berwenang memberi izin tata ruang terhadap Lapangan Karebosi namun tidak menegur (pembiaran) sehingga PARA PENGGUGAT menempatkan sebagai Tergugat II,  Dinas Tata Bangunan secara tehnis membidangi tata ruang dan perijinan  (IMB) sehingga Penggugat menempatkan sebagai TERGUGAT III, Bappedalda sebagai instansi yang menerbitkan AMDAL Lapangan Karebosi sehingga PARA PENGGUGAT menempatkan sebagai Tergugat IV, DPRD Kota Makassar sebagai lembaga Pengawas eksekutif tidak menghalangi/mencegah program Pemerintah Kota sehingga PARA PENGGUGAT menempatkan sebagai TERGUGAT V, PT. Tosan Permai Lestari ditetapkan oleh PARA PENGGUGAT sebagai TERGUGAT VI karena PT. Tosan Permai Lestari telah memberikan dukungan dan bahkan memperoleh keuntungan dari hak publik PARA PENGGUGAT tersebut;

35. Bahwa tindakan TERGUGAT I dengan melakukan Perjanjian Kerjasama Tentang Bangun Guna Serah dengan TERGUGAT VI telah melakukan perbuatan melawan hukum karena TERGUGAT I tidak memiliki alas hak atas tanah yang dikenal dengan nama Lapangan Karebosi. Sementara TERGUGAT I melakukan tindakan hukum dalam bentuk Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah kepada TERGUGAT VI karena status tanah Lapangan Karebosi yang menjadi obyek belum menjadi milik daerah (asset daerah) Pemerintah Kota Makassar berdasarkan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri No.17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Taknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

36. Bahwa Tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT VI melakukan revitalisasi sebagimana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah menyalahi syarat pelaksanaan Bangun Guna Serah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri No.17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Barang Milik Daerah karena telah menyalahi syarat dan peruntukan dari fasilitas untuk kepentingan umum menjadi fasilitas bisnis yang dikomersialisasikan.  Dalam Pasal 27 ayat 1 Permendagri No.17 Tahun 2007 disebutkan bahwa:

Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dapat dilaksanakan dengan persayaratan sebagi berikut:

  1. a. Pengguna Barang (Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Negara/daerah) memerlukan bangunan fasilitas  bagi penyelenggaraan  pemerintahan Negara/daerah untuk kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
  2. b. Tidak tersedia danadalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/daerah untuk penyrdiaan bangunan dan fasilitas dimaksud.

37. Bahwa Tindakan TERGUGAT I dengan melakukan Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah dilakukan langsung dengan TERGUGAT VI dan tanpa melalui proses tender atau lelang. Fakta ini bertentangan dengan Pasal 41  Permendagri No.17 Tahun 2007 yang berbunyi:

“ Penetapan mitra Bnagun Guna Serah dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat”.

38. Bahwa revitalisasi Lapangan Karebosi yang secara faktuil telah menghilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi fungsi Lapangan Karebosi sebagai fasilitas umum. Tindakan ini betentangan dengan Pasal 7 ayat (3) UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa:

“ Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

39. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT dengan melakukan Revitalisasi Lapangan Karebosi dalam pelaksanaanya telah lalai dalam persyaratan pemanfaatan ruang wilayah dimana dengan kebijakan revitalisasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I akan mengurangi standar kualitas lingkungan dan atau tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sebuah pemanfaatan ruang dilaksanakan harus sesuai Pasal 34 ayat (4) UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang berbunyi:

“ Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan: a. standar pelayanan minimal bidang penataan ruang; b. standar kualitas lingkungan; dan c. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup”.

40. Bahwa Revitalisasi Lapangan karebosi merupakan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan, untuk itu  harus meliliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) yang merupakan tanggungjawab dari TERGUGAT II dan TERGUGAT IV karena Revitalisasi Lapangan Karebosi terkait dengan Pasal 3 ayat (1) poin d PP No. 27 TAHUN 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yakni:

Usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi : proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya”

41. Bahwa kegiatan Revitalisasi Lapangan Karebosi yang dilakukan PARA TERGUGAT dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL). Padahal sudah menjadi sebuah keharusan setiap usaha pembangunan yang akan berdampak besar dilengkapi dengan AMDAL terlebih dahulu sebelum izin membangun sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997  Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:

“Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup”.

42. Bahwa TERGUGAT II TERGUGAT IV yang memiliki otoritas dalam penerbitan AMDAL yang dalam Revitalisasi Lapangan Karebosi menjadi kabur dan tidak jelas perannya sebagimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) PP No. 27 TAHUN 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Pihak TERGUGAT I tidak pernah menegaskan bahwa pelaksanaan Revitalisasi in litis telah memiliki AMDAL dan peran TERGUGAT II. Padahal dalam ketentuan dimaksud jelas bunyinya bahwa:

Analisis dampak lingkungan hidup,rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup, diajukan oleh pemrakarsa kepada:

  1. a. di tingkat pusat : Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan melalui komisi penilai pusat;
  2. b. di tingkat daerah : Gubernur melalui komisi penilai daerah tingkat I.

43. Bahwa Tergugat II telah lalai dalam pelaksanan Revitalisasi Lapangan Karebosi terutama yang terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam melakukan pembinaan dan dan pengawasan penataan ruang sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal Pasal 10 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang menegaskan bahwa:

Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota”;

44. Bahwa dengan fakta itu juga tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT III tersebut telah bertentangan dengan Misi Kawasan Pusat Kota Makassar sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a  PERDA  Kota Makassar No.6 Tahun 2006 Tetang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2005 – 2015 yang berbunyi:

“Misi Kawasan Pusat Kota adalah menjadikan kawasan pusat Kota sebagai kawasan dengan kualitas standar pelayanan yang lebih baik kepada lingkungan dan masyarakatnya, dengan mendorong aktivitas pembangunan fisik berkembang secara vertikal dan pengelolaan lingkungan yang lebih terkendali”.

45. Bahwa Perbuatan TERGUGAT I berdampak pada izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan atas Revitalisasi Lapangan Karebosi sebagiman diatus dalam Pasal 37 ayat (3) UU No. 26 Tahun 2007 yang berbunyi:

“Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/ataudiperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum”.

46. Bahwa Perbuatan-Perbuatan PARA TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 KUHPerdata.

Pasal 1365 KUHPerdata:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Pasal 1366 KUHPerdata:

Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya“.

Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata:

“Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawah-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”.

Beberapa point di atas adalah bukti dan dasar hukum yang jelas dan tegas yang menegaskan bahwa perbuatan PARA TERGUGAT telah melanggar hak-hak Warga Negara Republik Indonesia khususnya warga Kota Makassar.

HAK-HAK ASASI MANUSIA YANG TELAH DILANGGAR

47. Bahwa masyarakat luas, baik yang menjadi korban langsung  maupun yang secara tidak langsung terkena dampak dari kebijakan Revitalisasi Karebosi tersebut memiliki hak asasi yang sama sekali tidak boleh dilanggar. Hak asasi Manusia ini juga telah menjadi hak konstitusional rakyat Indonesia, yang jika dilanggar berarti juga telah melanggar konstitusi. Hak-hak ini antara lain ditegaskan dalam:

Pasal 22 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia:

“Setiap orang, sebagai warga masyarakat berhak atas jaminan social dan berhak akan terlaksananya hak hak ekonomi, social dan budaya yang dapat diperlukan  untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usahan nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumberdaya setiap negara”

Pasal 23 ayat (1) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia:

“Setiap orang berhak atas pekerjaan, memilih pekerjaaan, berhak atas syarat-sayarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran”.

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945:

”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

48. Bahwa selain itu Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM juga menjamin hak-hak asasi manusia ini, antara lain:

Pasal 9 ayat (3) UU HAM

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Pasal 15 UU HAM:

“Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

Pasal 35 UU HAM:

”Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”

Pasal 41 ayat (1) UU HAM:

“ Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.”

B. KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB HUKUM PARA TERGUGAT

49. Bahwa sementara itu, PARA TERGUGAT sebagai Pemerintah memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan  HAM. Kewajiban dan tanggung jawab ini tidak hanya amanat undang-undang tetapi bahkan merupakan amanat konstitusi.

a. Kewajiban konstitusional PARA TERGUGAT:

Pasal 28I ayat (4) UUD 1945:

”Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi  manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Pasal 34 ayat (3) UUD 1945:

“Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan  fasilitas pelayanan umum yang layak.”

b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia meletakkan tanggungjawab kepada PARA TERGUGAT yakni:

Pasal 8 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama   menjadi tanggungjawab pemerintah.”

Pasal 69 ayat (2) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM:

“Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung  jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya.”

Pasal 71 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM:

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan,   dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hokum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.”

c. Berdasarkan UU No 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), sebagai negara peserta Kovenan, negara Indonesia yang dijalankan oleh PARA TERGUGAT juga memiliki kewajiban hukum untuk  melaksanakan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kovenan tersebut.

Pasal 2 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial  dan   Budaya (Kovenan EKOSOB):

“Negara Pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak hak yang   diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.”

Pasal 6 ayat (1) Kovenan EKOSOB:

“Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini”.

Pasal 9 Kovenan EKOSOB:

“Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial,  termasuk asuransi sosial.”

d. UU No.26 Tahun 2007 Tentang  Penataan Ruang terutama yang terkait dengan hak setiap orang

Pasal 60 huruf d dan  UU No.26 Tahun 2007:

“ Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya”;

Pasal 60 huruf e dan  UU No.26 Tahun 2007:

“ Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang”;

Pasal 66 UU No.26 Tahun 2007:

“Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat   mengajukan gugatan melalui pengadilan”.

50. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT selaku warga Negara sangat beralasan hukum untuk mengajukan gugatan Citizen law suit, dimana hak-hak PARA PENGGUGAT yang seharusnya menjadi kewajiban negara untuk menjaga dan melindungi malah merubah atau mengalih fungsikan dari fasilitas umum menjadi milik pebisnis (dikomersilkan).

51.  Bahwa dengan demikian tindakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I telah bertentangn dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (the general principles of good administration).

  1. Asas Kepastian Hukum;

Berdasarkan uraian hukum dan fakta-fakta hukum di atas maka tindakan PARA TERGUGAT merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, baik formil dan materil karena PARA TERGUGAT  tidak bertindak sesuai dengan kewajiban hukum yang telah ditetapkan undang-undang. Secara formil MOU antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT IV Tentang Bangunan Guna Serah Dalam Rangka Revitalisasi Lapangan Karebosi  telah menyalahi prosedur peraturan perundang-undangan. Secara materil bertentangan beberapa peraturan perundang-undangan  terutama hak warga negara dalam menggunakan fasilitas umum.

  1. Asas Persamaan;

Dengan kebijakan revitalisasi Lapangan PARA TERGUGAT I dan twergughat III tidak menerapkan asas persamaan hak untuk menikmati fasilitas umum oleh warga Kota Makassar terutama warga yang selama ini menggunakan sebagai fasilitas umum dalam berbagai dimenasi seperti terutama sebagai sarana sosial dan budaya dari Lapangan Karebosi.

  1. Asas Kejujuran dan Keterbukaan (fair play);

Setiap kebijakan harus bersifat pemerintah apalagi yang beimplikasi luas harus terbuka (open principle) dan transparan. Hal ini berari bahwa setiap setiap warga atau masyarakat yang menjadi obyek dari kebijakan tersebut harus mengetahui dan ikut memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan utama dari kebijakan tersebut. Sementara in casu TERGUGAT I dan TERGUGAT III dalam tindakannya melakukan revilasiasi Lapangan Karebosi sama sekali mengabaikan asas ini dengan tidak mendengarkan keluhan, masukan dan usulan dari stackholder. Justeru terjadi kesimpangsiuran informasi di warga Kota Makassar bahkan berdasarkan fakta yakni MOU Tentang Bangunan Guna Serah Dalam Rangka Revitalisasi Lapangan Karebosi dan berita media cetak telah terjadi pembohongan publik dari revitalisasi menjadi komersialisasi Lapangan Karebosi.

  1. Asas Pertanggungjawaban;

Asas ini menegaskan bahwa setiap tindakan badan atau pejabat adminsitrasi negara harus dapat dipertanggungjawabkan baik menurut ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas  PARA TERGUGAT tidak bertanggungjawab penuh terutama terhadap pemulihan kembali Lapangan Karebosi sebagai fasilitas publik.

52. Bahwa agar gugatan PARA PENGGUGAT tidak bersifat ilusoir dan mengantisipasi dampak yang meluas serta pengembalian fungsi Lapangan Karebosi pada fungsi semula sebagai Fasilitas Publik, maka PARA PENGGUGAT meminta agar meletakkan sita jaminan terhadap Lapangan Karebosi.

53. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi.

54. Bahwa dengan demikian perbuatan PARA TERGUGAT telah melanggar pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dan Pasal  1366 KUHPerdata yang berbunyi: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya“.

DALAM PROVISI

Bahwa adanya tindakan ndari  PARA TERGUGAT terhadapa tanah obyek sengketa in casu lapanga nkarebosi di khawatirkan merubah funsi dari fasum menjadi komersial, maka wajar dan patut kiranya  majelis hakim memeriksa dan memutus perkara memutuskan sbb:

  1. Mengabulkan tuntutan provisi para penggugat seluruhnya;
  2. Menghukum kepada Tergugat I dan VI untuk segera menghentikan aktifitas Revitalisasi Lapangan Karebosi yang merubah fungsi Lapangan Karebosi dari fasilitas publik menjadi fasilitas komersial;
  3. Menghukum Segera mengeluarkan kebijakan untuk mengenbalikan Lapangan Karebosi sebagai fasilitas publik;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

  1. Menerima Gugatan  PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
  1. 2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
  2. 3. Menyatakan PARA TERGUGAT bersalah telah mengakibatkan kerugian materil dan immateril terhadap PARA PENGGUGAT dan warga Kota Makassar lainnya;
  3. 4. Menyatakan menurut hukum bahwa PARA PENGGUGAT adalah WNI yang berdomisili di Kota Makassar;
  4. 5. Menyatakan menurut hukum bahwa PARA PENGGUGAT memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan kepada PARA TERGUGAT;
  5. 6. Menyatakan tanah obyek sengketa dikenal dengan nama Lapangan Karebosi adalah hak publik (public space);
  6. 7. Menyatakan Perjanjian Kerjasama No. 426.23/026/S.PERJA/Ekbang dan No.074/TPL/X/2007 oleh Tergugat I dengan Tergugat VI Tentang Bangun Guna Serah Dalam Rangka Revitalisasi Lapangan Karebosi tertanggal 11 Oktober 2007 tidak sah dan batal demi hukum.
  7. 8. Menyatakan Izin  Mendirikan Bangiunan (IMB) No.503/2615/IMB/KPAP/2007 Tanggal 26 Oktober 2007. GSP.11.50-16,25 – 1865 – 1390 MR. GSB : 8.00 – 9.00 – 13.00 – 10.00 MR. tidak sah dan batal demi hukum.
  8. 9. Menyatakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) No. 669/788/DP LHK/VII/2007 Pelaksana PT. Tosan Permai Lestari tidak sah dan batal demi hukum.

10. Menyatakan TERGUGAT I telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia dan hak warga negara yang dirugikan dengan Revitalisasi Lapangan Karebosi;

  1. 11. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) sah dan berharga;
  2. 12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengembalikan Lapangan Karebosi kepada keadaan kosong dan sempurna.
  3. 13. Menghukum PARA TERGUGAT untuk meminta maaf secara tertulis kepada para korban yang diumumkan melalui 1 (satu) stasiun televisi daerah, 1 (satu) stasiun radio, 1 (satu) media cetak nasional  dan 3 (tiga) media cetak daerah selama dua hari berturut-turut yang isinya berbunyi sebagai berikut:

“Kami, Walikota Makassar, Kepala Dinas Tata Bangunan Kota Makassar, Ketua DPRD Kota Makassar, Direktur Utama PT. Tosan Permai Lestari, meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh warga Kota Makassar atas perbuatan melawan hukum yang kami lakukan terkait dengan kekeliruan dan atau kealpaan dalam kebijakan Revitalisasi Lapangan Karebosi yang memberikan dampak kerugian materil maupun immaterial terhadap Warga Kota Makassar. Kiranya pernyataan penyesalan atas perbuatan melawan hukum ini menjadi titik awal wujud penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama dalam penyedian fasilitas publik yang sehat, murah dan bermutu dengan manfaat yang digunakan sebesar-besarnya bagi hak-hak Warga Kota Makassar”

  1. 14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi;
  2. 15. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami,

TIM KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT

Patra M Zen, SH., LLM.                                           Tabrani Abby,SH., MHum.

Abdul Muttalib, S.H.                                               Abdul Azis, S.H.

Nasiruddin Pasigai, SH.,MH.                                 Abraham Samad,SH., MH

Hamka Hamzah, SH., MH.                                      Irwan Muin, SH., MH.

Murlianto, SH                                                          Sataruddin Tellu, SH.

Nuraman Aribe, SH                                                Zulkifli Hasanuddin, SH

Haswandy Andy Mas, SH                                     Dahlang, S.Ag

Abdul Kadir Wokanubun, SH                               Yohana Pongparante, SH

Fajriani Langgeng, SH                                         Andi Istiqlal Assaad, SH

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: